Bupati Ipuk Paparkan LKPJ 2025: IPM Naik dan Kemiskinan Turun di Banyuwangi
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) untuk Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Penyampaian ini dilakukan dalam Rapat Paripurna pada Jumat, 27 Maret 2026, sebagai bagian dari kewajiban akhir tahun anggaran.
"Penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2025 telah berakhir, kami selaku Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD melalui Rapat Paripurna," ujar Ipuk dalam keterangan tertulis pada Rabu, 1 April 2026.
Indikator Pembangunan Menunjukkan Tren Positif
Dalam laporan tersebut, Ipuk mengungkapkan sejumlah capaian pembangunan yang menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi meningkat dari 74,30 pada tahun 2024 menjadi 75,17 pada tahun 2025. Realisasi ini bahkan melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah, dengan capaian sebesar 100,40 persen.
Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan signifikan. Persentase penduduk miskin turun dari 6,54 persen pada 2024 menjadi 6,13 persen pada 2025. Indeks Gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, juga membaik dari 0,312 menjadi 0,290 dalam periode yang sama.
Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Pariwisata Meningkat
Dari sisi ekonomi, Banyuwangi mencatat pertumbuhan sebesar 5,65 persen pada 2025, naik dari 4,68 persen pada tahun sebelumnya. Kenaikan sebesar 0,97 poin persentase ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur serta nasional.
Di sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan nusantara meningkat dari 3,28 juta orang pada 2024 menjadi 3,50 juta orang pada 2025. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara naik dari 122,90 ribu orang menjadi 166,99 ribu orang dalam periode yang sama.
Prestasi Nasional dan Digitalisasi Pemerintahan
Sepanjang 2025, Banyuwangi juga meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional, termasuk predikat Kabupaten Berkinerja Tinggi dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 dan Kabupaten Terinovatif se-Indonesia dalam Innovative Government Award (IGA) 2025 dari Kementerian Dalam Negeri.
Di bidang digitalisasi, Banyuwangi mencatat indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 4,87, yang menempatkannya sebagai pemerintah daerah terbaik di Indonesia.
Ipuk menegaskan bahwa semua capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh elemen masyarakat Banyuwangi. "Semua ini merupakan hasil kinerja dan sinergi Pemerintah Daerah beserta DPRD, serta seluruh jajaran Forpimda, instansi vertikal, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta semua elemen masyarakat Banyuwangi," pungkasnya.
