PKS Tegaskan Koalisi Permanen Harus untuk Kepentingan Bangsa, Bukan Hanya Elite
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, memberikan tanggapan kritis terhadap usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengenai pembentukan koalisi permanen di Indonesia. Dalam pernyataannya, Almuzzammil menegaskan bahwa konsep koalisi permanen tidak boleh dipersempit hanya untuk kepentingan kalangan elite politik semata.
"Saya kira koalisi permanen itu permanennya adalah kepentingan bangsa dan negara. Itu yang permanen. Nggak bisa permanen diperkecil menjadi kepentingan elite, itu tidak boleh. Dalam konteks koalisi permanen dalam artian kita membangun bangsa dan negara yang terbaik untuk anak bangsa, iya," kata Almuzzammil usai menghadiri acara buka puasa bersama Partai NasDem di Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).
Peringatan dari Demonstrasi Agustus 2025
Almuzzammil mengingatkan bahwa pengertian koalisi permanen haruslah luas dan inklusif. Ia menyoroti peristiwa demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025 silam sebagai pelajaran berharga yang tidak boleh terulang kembali. Menurutnya, pemerintah di mana pun harus selalu memperhatikan aspirasi publik.
"Tapi kalau koalisi permanen ditafsirkan menjadi yang sempit, saya kira kita belajar dari demo Agustus kemarin. Demo Agustus kemarin, demo di Nepal, demo di Bulgaria, saya kira kita belajar bahwa pemerintah di mana pun di negara di dunia ini harus memperhatikan aspirasi publik ya," ujar Almuzzammil dengan penekanan.
Koalisi Harus Atas Nama Rakyat
Lebih lanjut, Almuzzammil menegaskan bahwa koalisi permanen yang dibentuk oleh elite politik harus mengatasnamakan dukungan rakyat. Ia menilai masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat kritis dan pandai dalam menyikapi berbagai permasalahan politik.
"Saya garis bawahi, koalisi permanen kita atas nama elite harus bersatu dengan atas nama rakyat. Di situ, nggak bisa elite koalisi sendiri, rakyat koalisi sendiri, ini nggak. Saya kira apa yang terjadi di Nepal itu seperti itu," kata Almuzzammil.
Ia menambahkan, "Sekarang rakyat sudah sangat pandai, sangat kritis. Nepal bisa seperti itu, Bulgaria bisa seperti itu ya, kita juga mengalami di Agustus kemarin. Jadi saya kira koalisi permanen itu adalah mempertemukan antara kehendak rakyat dan keinginan elite itu bersatu. Itulah yang ada di tujuan berbangsa-bernegara kita di konstitusi."
Latar Belakang Usulan Koalisi Permanen
Sebelumnya, wacana koalisi permanen pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Gagasan ini juga menjadi salah satu poin penting yang disepakati dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar.
"Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan," kata Bahlil dalam keterangan tertulis pada Minggu (21/12/2025).
Bahlil menjelaskan bahwa alasan utama pembentukan koalisi permanen adalah untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Golkar menginginkan adanya stabilitas politik yang berkelanjutan selama proses pemerintahan berjalan.
"Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan," ujar Bahlil menegaskan.
Dengan demikian, perdebatan mengenai koalisi permanen terus mengemuka di kalangan politisi Indonesia, menandai dinamika politik yang semakin kompleks menjelang tahun-tahun mendatang.
