Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, angkat bicara menanggapi pernyataan PDI Perjuangan (PDIP) yang menyebut partainya kecanduan kekuasaan. Sarmuji dengan tegas membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa Golkar justru ditarik oleh kekuasaan untuk ikut serta dalam pemerintahan.
Pernyataan Sarmuji
“Yang menyampaikan mungkin kurang teliti. Kami pernah di luar kekuasaan tapi justru kekuasaan yang menarik Golkar ke dalam,” ujar Sarmuji kepada wartawan pada Sabtu, 20 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa keberadaan Golkar di dalam pemerintahan bukan semata-mata keinginan partai, melainkan juga atas permintaan pemegang kekuasaan.
Menurut Sarmuji, pemerintah membutuhkan peran Golkar untuk memastikan keberhasilan program-program nasional. “Golkar berada di kekuasaan bukan saja maunya Golkar tetapi juga kemauan pemegang kekuasaan. Kemungkinan karena kekuasaan selalu membutuhkan peran Golkar untuk mensukseskan programnya,” jelasnya.
PDIP Balas Sindiran
Sebelumnya, PDIP menyindir Golkar yang dianggap selalu ingin berkuasa meski kalah pemilu. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, dalam siaran persnya menyatakan, “PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan—seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang.”
Deddy menegaskan bahwa PDIP menjalankan fungsi partai politik yang sehat, yaitu melakukan check and balance di DPR terhadap pemerintahan Prabowo. Ia menekankan pentingnya keberadaan partai penyeimbang di tengah dominasi partai pendukung pemerintah.
Pentingnya Check and Balance
“Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda. Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi,” terang Deddy.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga perbedaan posisi politik merupakan hal yang wajar dan sehat. “Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok,” tuturnya.
Penutup
Pertukaran pernyataan antara Golkar dan PDIP ini mencerminkan dinamika politik menjelang tahun politik. Golkar menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah, sementara PDIP tetap pada posisinya sebagai partai oposisi yang kritis namun konstruktif.
