Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan penurunan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sinyal serupa juga disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Penurunan ini dinilai mungkin terjadi setelah adanya perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) dan proses validasi data.
Pernyataan Mensesneg soal Potensi Penurunan Anggaran
“Jadi begini kalau pertanyaannya berkenaan dengan anggaran MBG, Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa ada kemungkinan,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/7/2026). Menurut Prasetyo, setelah perbaikan tata kelola di BGN dan validasi data, ada kemungkinan terjadi penurunan kebutuhan anggaran MBG. “Setelah proses perbaikan di manajemen atau di pimpinan Badan Gizi Nasional dan setelah ada proses validasi data ada kemungkinan akan terjadi penurunan kebutuhan anggaran MBG,” jelas Prasetyo.
Menkeu Akan Temui Pimpinan BGN Bahas Strategi 2026
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menemui pimpinan BGN, Nanik S. Deyang, dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut akan membahas strategi pelaksanaan MBG pada 2026 setelah evaluasi besar-besaran. Mengenai anggaran, Purbaya mengakui adanya kemungkinan penurunan, meskipun ia enggan memberikan detail lebih lanjut. “Saya mau ketemu Ketua MBG minggu-minggu ini, mau lihat seperti apa akhirnya strateginya dia untuk tahun ini. Tapi yang jelas akan ada penurunan,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Purbaya juga menegaskan bahwa dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, tidak ada pembahasan khusus mengenai anggaran MBG. “Enggak, enggak. Tadi enggak bahas MBG, bahas kemajuan ekonomi sekarang, dan risiko apa yang kita hadapi ke depan serta strategi Presiden apa,” kata Purbaya.
Latar Belakang Perbaikan Tata Kelola BGN
Isu penurunan anggaran MBG muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk lima pejabat baru di BGN, termasuk mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana sebagai Deputi Pengawasan. Langkah ini merupakan bagian dari perbaikan tata kelola BGN. Prabowo juga memberikan tenggat waktu satu bulan bagi BGN untuk membongkar ulang data penerima manfaat MBG. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan program tepat sasaran dan efisien.
Dengan adanya validasi data dan perbaikan manajemen, pemerintah optimistis dapat menekan anggaran tanpa mengurangi kualitas program. Keputusan final mengenai besaran anggaran MBG masih menunggu usulan resmi dari BGN setelah pertemuan antara Menkeu dan pimpinan BGN.
