Raja Charles akan menjadi raja Inggris pertama di zaman modern yang mengungkapkan tagihan pajak pribadinya. Pembayaran pajaknya akan dibagikan sebagai elemen baru dalam laporan keuangan kerajaan tahunan. Keputusan tersebut, menurut sumber Istana, merupakan keputusan pribadi Raja. Istana Buckingham mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya modernisasi untuk transparansi yang lebih besar dan untuk 'mendorong pemahaman yang lebih luas tentang akuntabilitas'.
Latar Belakang dan Dampak Skandal
Hal tersebut juga menyusul seruan untuk keterbukaan yang lebih besar terkait keuangan kerajaan setelah skandal yang melibatkan Andrew Mountbatten-Windsor. Langkah ini akan mempublikasikan pembayaran pajak Raja untuk tahun sebelumnya, yakni 2024-2025, dan akan mencakup pajak atas pendapatannya seperti keuntungan dari Lancaster, investasi pribadi apa pun, dan pendapatan dari perkebunan pribadi Raja, seperti Sandringham dan Balmoral.
"Sederhananya, kami terus memodernisasi dan berevolusi," kata juru bicara Istana Buckingham dengan komitmen untuk menerbitkan laporan pajak Raja setiap tahun. Ketika masih bergelar Pangeran Wales, Charles juga mengungkapkan berapa banyak pajak yang dibayarkannya. Para raja tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan, pajak warisan atas apa yang mereka terima dari raja sebelumnya, atau pajak keuntungan modal. Tetapi, Raja Charles secara sukarela membayar pajak penghasilan dan pajak keuntungan modal atas setiap penjualan aset pribadi.
Rincian Pembayaran Pajak
Jumlah total yang dibayarkan akan diungkapkan untuk pertama kalinya, termasuk pajak atas keuntungan Lancaster yang diperkirakan sekitar GDP 24 juta (Rp 584 miliar) tahun lalu. Bisnis properti tersebut, termasuk perkebunan di Inggris utara dan properti di pusat kota London, memberikan sebagian besar pendapatan pribadi raja. Keputusan untuk beralih ke arah transparansi yang lebih besar tampaknya telah selaras dengan suasana hati publik.
Setelah skandal Andrew Mountbatten-Windsor, anggota parlemen termasuk di antara mereka yang menuntut keterbukaan lebih besar tentang urusan keuangan keluarga kerajaan. Laporan keuangan minggu depan diharapkan akan memberikan penjelasan yang lebih luas tentang keuangan kerajaan. "Tujuan kami adalah untuk menjelaskan semua elemen keuangan kerajaan dengan cara yang lebih meningkatkan kejelasan dan aksesibilitas," kata juru bicara Istana.
Hibah Kerajaan dan Pengawasan
Tagihan pajak Raja akan dipublikasikan bersamaan dengan rincian hibah kerajaan, yang merupakan pendanaan publik tahunan untuk Rumah Tangga Kerajaan. Hal itu mencakup biaya seperti staf, pemeliharaan bangunan, dan perjalanan untuk kegiatan resmi. Hibah Kerajaan telah meningkat menjadi rekor GBP 137,9 juta (Rp 3,3 triliun), dengan peningkatan sementara yang digunakan untuk membayar renovasi Istana Buckingham. Sejak diperkenalkan pada tahun 2012, nilai hibah tersebut tidak pernah turun. Tetapi, pengurangan pertama diperkirakan akan segera diumumkan sebagai bagian dari tinjauan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan, Downing Street, dan Rumah Tangga Kerajaan. Anggota parlemen akan memiliki kesempatan untuk membahas hibah kerajaan ketika undang-undang tersebut diajukan ke Parlemen.
Selain itu, pengawasan terhadap keuangan kerajaan juga akan ditingkatkan tahun ini oleh Komite Akuntabilitas Publik, yang akan mengadakan penyelidikan terhadap properti kerajaan dan sewa dari Crown Estate. Laporan awal dari Kantor Audit Nasional mengungkapkan putri-putri Andrew Mountbatten-Windsor, Putri Beatrice dan Putri Eugenie, yang bukan anggota kerajaan aktif, memiliki properti di Istana St James dan Istana Kensington. Sewa untuk akomodasi mereka dibayar oleh Raja dari pendapatan pribadinya. Istana mengatakan sudah ada pengawasan Parlemen terhadap hibah kerajaan, tetapi menambahkan informasi pajak pribadi dapat 'meningkatkan transparansi ini lebih jauh' dan dengan cara 'sesuai dengan prioritas pelayanan publik kami'.
