Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan rumah singgah di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026). Dalam sambutannya, ia menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo memastikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih sangat stabil.
"Saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa saya nggak mengerti ya, sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa ya kan? Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan?" ujar Prabowo dengan nada heran.
Presiden menegaskan bahwa di tengah kepanikan banyak negara, Indonesia justru berada dalam posisi yang aman. "Pangan, energi aman ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Kita banyak, banyak yang diberikan Yang Maha Kuasa," imbuhnya.
Prabowo membeberkan bukti ketangguhan ekonomi Indonesia, yaitu kemampuan membantu negara lain dalam urusan pupuk dan pangan. Ia menyebut Australia membeli 500 ribu ton urea dari Indonesia, serta Filipina, India, Bangladesh, dan Brasil juga meminta pasokan. "Bayangkan kalau kita tidak swasembada, kalau kita tidak buru-buru beresin masalah pertanian," katanya.
Selain faktor internal, stabilitas ekonomi juga didukung politik luar negeri 'tetangga baik' yang dijalankan. Prabowo menjelaskan hubungan dengan Singapura, Vietnam, dan Tiongkok telah diperbaiki. "Jadi saya perbaiki hubungan sama Singapura, perjanjian-perjanjian yang belasan tahun tidak diselesaikan kita selesaikan. Dengan Vietnam kita selesaikan, Pak Jokowi (dan) saya kita selesaikan semua. Sama Tiongkok kita perbaiki," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan para pemimpin dan pejabat negara harus setia kepada Indonesia dan berpihak pada rakyat, bukan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. "Pimpinan yang harus, harus setia kepada NKRI. Bukan rakyat, rakyat pasti setia, nggak ada pilihan," imbuhnya. "Ini banyak unsur pimpinan teriak-teriak NKRI tapi nggak jelas. Begitu punya kekuasaan tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia," pungkasnya.
