Chairunnisa, petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS), setiap hari harus berkeliling dari pintu ke pintu untuk mendata warga. Namun, tugasnya tidak selalu mulus. Ia kerap mendapat perlakuan kurang baik, terutama dari kalangan elite.
Penolakan karena Takut Pajak dan Tuduhan Politik
Nisa, sapaan akrabnya, mengaku sering ditolak warga yang khawatir data aset dan pendapatan mereka digunakan untuk kepentingan pajak. "Kadang kita mendapatkan penolakan karena takut kena pajak, karena ada pertanyaan-pertanyaan tentang aset, tentang pendapatan," ujarnya kepada Liputan6.com, Selasa (21/7/2026). Meski BPS telah menegaskan bahwa data sensus tidak ada hubungannya dengan pajak, kekhawatiran itu tetap muncul.
Tak hanya itu, Nisa juga menerima perlakukan verbal yang tidak menyenangkan. Ia bahkan dituduh sebagai "antek-antek Prabowo" oleh sebagian warga. "Ada (umpatan), kita dibilang 'Antek-antek Prabowo-lah', sampai ada yang kayak gitu," ungkap Nisa.
Diberi Uang Rp5.000 Seperti Pengemis
Saat mendatangi lingkungan warga menengah ke atas, Nisa mendapatkan perlakuan yang menyayat hati. Beberapa warga menolak memberinya akses masuk, bahkan ada yang memberinya uang Rp5.000, seolah ia seorang pengemis. "Ada yang kita enggak dikasih masuk, ya. Ada yang kita tuh dikasih uang Rp 5 ribu. Terus ada yang benar-benar kita enggak dibukain pintu dan dia benar-benar menolak, jadi benar-benar sama sekali susah untuk kita mendata," kata Nisa.
Meski kerap ditolak, Nisa tetap menjalankan tugasnya. Kini ia dibantu pengurus lingkungan seperti RT dan RW, serta kader PKK Kelurahan untuk sosialisasi. "Sebenarnya sih kalau untuk warga menengah ke bawah, itu agak lebih mudah kita data gitu ya, karena mungkin tahu fungsi, kegunaannya juga dari pendataan sensus ini. Tapi kalau untuk yang menengah ke atas dan usaha besar agak sulit," jelas Nisa.
Target Pendataan Hingga 20 Kepala Keluarga per Hari
Nisa menargetkan pendataan sensus ekonomi hingga Agustus mendatang. Dalam sehari, ia mampu mendata hingga 20 kepala keluarga, meningkat dari sebelumnya hanya 10 rumah. "Waktu awal-awal kita 10 rumah, tapi kalau sekarang sih udah bisa 20 rumah satu hari," tuturnya.
Anggota DPRD Minta Masyarakat Terbuka
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Pradi Supriatna, mengapresiasi kinerja petugas sensus. Ia menekankan pentingnya sensus ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun sekali untuk mendapatkan data valid kondisi ekonomi masyarakat. "Mudah-mudahan dengan hasil sensus yang valid ini memudahkan pemerintah dalam memetakan kondisi perekonomian di wilayah," ujar Pradi.
Pradi meminta masyarakat membuka diri terhadap petugas sensus. "Makanya himbauan saya kepada masyarakat ya, untuk membuka peluang atau kesempatan, memberikan ruang kepada petugas sensus, bisa duduk bersama dalam mendapatkan atau memberikan informasi kepada petugas sensus," pungkasnya.
