Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, Sulawesi Selatan, tetap bersikukuh menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Jembatan Sumpang Minangae atau sepanjang Jalan Bau Massepe. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyatakan tidak akan memberi toleransi meskipun dituding oleh anggota DPRD setempat melakukan penegakan hukum yang tebang pilih.
Penertiban Berdasarkan Keluhan Warga
Kepala Satpol PP Parepare, Ulfa Lanto, mengungkapkan bahwa lokasi tersebut telah menjadi sumber keluhan masyarakat karena mengganggu arus lalu lintas. Keluhan disampaikan warga melalui aplikasi pengaduan 'Lapor Pak Wali'.
"Mengganggu arus lalu lintas. Warga di Bumi Gandaria yang terdampak langsung," ujar Ulfa kepada detikSulsel, Kamis (9/7/2026).
Ulfa menegaskan bahwa penertiban di wilayah tersebut tetap diprioritaskan demi kepentingan umum. Meskipun petugas kerap menghadapi kendala di lapangan, termasuk adanya pihak yang melarang saat penataan akan dilakukan.
"Dari kemarin-kemarin memang kan tidak boleh. Hanya saja setiap kita turun, pasti ada Pak Sappe (anggota DPRD Parepare)," ungkapnya.
Upaya Persuasif dan Intervensi Eksternal
Satpol PP telah berupaya menempuh jalur persuasif dengan melayangkan surat pernyataan hingga undangan klarifikasi. Namun, intervensi dari luar diduga membuat para pedagang enggan bersikap kooperatif.
"Surat pernyataan kemarin kami berikan, karena belum patuh, mereka dilarang tanda tangan. Undangan klarifikasi yang kami layangkan juga tadi mereka tidak hadir," beber Ulfa.
Ulfa menegaskan tidak akan mundur dan siap melayangkan panggilan kedua. Jika para pedagang tetap membandel, tindakan tegas akan diambil untuk mengantisipasi menjamurnya PKL baru yang bisa memperparah kemacetan di kawasan tersebut.
"Besok juga ini saya undang lagi, kalau tidak hadir lagi, ya (ditindak). Karena memang dilarang dan membahayakan. Lagian kalau dilakukan pembiaran, pasti bertambah. Nah kalau bertambah di situ, makin macet dan tentu jadi sorotan lagi," pungkasnya.
Legislator Tuding Tebang Pilih
Diketahui, Anggota DPRD Parepare, Sappe, sebelumnya mengamuk dan melarang petugas Satpol PP yang hendak menertibkan lapak PKL durian di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Sumpang Minangae, Rabu (8/7) sekitar pukul 16.00 Wita. Sappe mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkot dan menuding adanya upaya tebang pilih dalam menegakkan perda antara pedagang kecil dan pengusaha ritel.
"Jangan mau kalau disuruh pindah di sini sebelum Indomaret di Jalan Nurussamawati ditutup. Bayangkan kita bodohnya pemerintahan Parepare, melanggar Perda tidak ditutup, Perda-nya mau dirubah," kata Sappe dalam keterangannya dikutip, Kamis (9/7).
Sappe beranggapan tindakan aparat yang menyasar pedagang kecil sangat tidak adil jika dibandingkan dengan perlakuan pemkot terhadap para pengusaha besar. Ia menilai ada standar ganda dalam menegakkan aturan.
"Coba tidak ada contoh besarnya di masyarakat, mungkin bisa tertib. Sementara pengusaha besar biar melanggar, didiamkan," ketusnya.
