Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan akan terjadi pengurangan anggaran pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengurangan ini merupakan hasil dari perhitungan ulang dan pembenahan tata kelola program.
Penjelasan Mensesneg
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa langkah ini bukanlah pemangkasan anggaran, melainkan penyesuaian kebutuhan. "Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini," ujarnya usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6). Pemerintah akan menghitung ulang bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menentukan anggaran yang lebih akurat.
Anggaran MBG tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah telah menyepakati penataan menyeluruh program yang ditargetkan selesai dalam satu bulan ke depan. Penataan ini mencakup klaster permasalahan yang perlu dibenahi, termasuk prioritas daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar segera mendapatkan manfaat.
Fokus pada Ibu Hamil, Menyusui, dan Balita
Prasetyo juga menyebutkan bahwa pemerintah akan meningkatkan penerima MBG dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) dalam dua pekan ke depan. Selain itu, dilakukan refocusing penerima manfaat dengan mengurangi distribusi ke sekolah-sekolah yang tidak masuk prioritas berdasarkan data.
Pembengkakan Titik SPPG
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan adanya pembengkakan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari rencana awal 21.000 menjadi 27.877 titik. Hal ini berpotensi menimbulkan pemborosan sebesar Rp12 triliun per tahun. Di daerah 3T, titik SPPG membengkak dari 2.000 menjadi 8.617 titik.
"Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting," ujar Zulhas.
Langkah Efisiensi BGN
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran tanpa mengubah target pemenuhan gizi. Langkah pertama adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
