Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi NasDem sekaligus anggota Komisi VII DPR, Rico Sia, menyoroti delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang dipaparkan pemerintah. Ia menyesalkan sektor pariwisata tidak masuk dalam prioritas nasional pada tahun anggaran 2027.
Pariwisata Tidak Masuk PKPN 2027
Dalam rapat panja dengan pemerintah di Banggar DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026), Rico menyatakan bahwa pariwisata sama sekali tidak tercantum dalam delapan program prioritas nasional. Padahal, sektor ini berpotensi meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pendapatan daerah.
"Tadi saya simak bahwa pariwisata ini sama sekali tidak ada di PSN yang 8 itu ya, nah sementara tentunya PNBP yang mana dapat mengangkat PNBP nasional, dan juga daerah penghasilan untuk masyarakat di sana," ujar Rico.
Perlunya Dana Alokasi Khusus untuk Pariwisata
Rico menekankan bahwa sektor pariwisata membutuhkan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena daerah tidak mampu membiayainya sendiri. Ia meminta agar DAK untuk daerah pemilihannya, Papua Barat Daya, ditambahkan secara signifikan.
"Tentu dibutuhkan dana DAK, Kenapa? Karena daerah tidak mampu untuk ini, uangnya tidak cukup, oleh karenanya saya mohon dapil Papua Barat Daya Terkait DAK-nya bisa ditambahkan yang cukup signifikan," kata dia.
Potensi Raja Ampat dan PNBP Pariwisata
Rico menyoroti potensi wisata Raja Ampat yang kini semakin dikenal dunia. Ia mencontohkan bahwa tiket pesawat ke sana naik karena pesawat penuh. Menurutnya, pariwisata bisa menyumbang PNBP besar jika didukung anggaran yang memadai.
"Karena sekali lagi Raja Ampat sebagai potensi dunia yang puji Tuhan alhamdulillah sekarang sudah makin besar makin banyak, bahkan tiket pesawat naik karena pesawat penuh," ujar dia.
Ia juga mengomentari niat Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana yang ingin menjadikan pariwisata sebagai penyumbang PNBP tertinggi. Saat ini, PNBP dari pariwisata berada di peringkat keempat setelah sektor migas, CPO, dan batubara. Menpar berharap bisa naik ke peringkat kedua atau bahkan pertama.
"Kalau diberikan anggaran yang kecil, ini kita kemarin ada debat sedikit dengan Ibu Menpar terkait paparan yang diberikan, karena kalau kita bicara dari sisi kritis maka apa yang dipaparkan itu menurut kami permintaan anggarannya tidak masuk akal," jelas Rico.
"Tapi kalau kita baca secara keseluruhan niat dan maksud mulia beliau adalah anggaran kita bisa dikecilin tapi kita bisa dapat PNBP yang cukup besar, yang saya baca dari niat beliau adalah ingin membuat PNBP yang sekarang nomor 4, dari yang pertama sektor migas CPO maupun batubara, beliau ingin tingkatkan PNBP dari yang sekarang nomor 4 naik ke nomor 2 bahkan nomor 1 dari sektor pariwisata," lanjut dia.
