Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan adanya kesenjangan pendapatan yang sangat ekstrem di kalangan dokter Indonesia saat rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 25 Juni 2026. Menurutnya, ada dokter yang memperoleh penghasilan hingga miliaran rupiah per bulan, sementara sebagian lainnya hanya mendapatkan ratusan ribu rupiah, setara dengan penghasilan tukang parkir.
Perbedaan Tunjangan Dokter Spesialis Antarwilayah
Budi memberikan contoh konkret ketimpangan tunjangan dokter spesialis antarwilayah. Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tunjangan per bulan hanya sekitar Rp 3 juta. Sebaliknya, di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, tunjangan bisa mencapai Rp 80 juta per bulan. "Saya menyadari, biar bagaimanapun teman-teman dokter spesialis yang sama, lulusannya sama, dapat gap seperti ini pasti akan sedih. Kok teman saya di sana bisa dapat Rp 80 juta, saya Rp 3 juta," ujarnya. Ia juga mencontohkan dokter gigi di Indragiri Hilir, Riau, yang tunjangannya hanya Rp 1 juta, sementara di Cianjur, Jawa Barat, mencapai Rp 30 juta. Selisih tersebut menunjukkan ketimpangan yang muncul meskipun kualifikasi pendidikan para dokter setara.
Masalah Distribusi Dokter dan Surat Izin Praktik
Selain pendapatan, Budi menyoroti distribusi tenaga dokter yang belum merata. Ia menyebut masih ada dokter yang mengantongi hingga tiga Surat Izin Praktik (SIP), sementara banyak dokter muda kesulitan mendapatkan tempat praktik. "Padahal dokter-dokter yang lama itu mungkin kerjanya enggak penuh di rumah sakit, dan itu mendapatkan penghasilan mungkin 3.000 kali lipat dibandingkan dokter baru yang mau masuk," katanya. Ketimpangan ini berdampak pada layanan kesehatan, terutama di tingkat pertama. Budi mengungkapkan masih banyak puskesmas yang belum memiliki dokter. "Banyak sekali puskesmas yang tidak ada dokternya," tegasnya.
Perlu Koordinasi Lintas Kementerian
Untuk mengatasi persoalan ini, Budi menyatakan Kementerian Kesehatan perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Kementerian Dalam Negeri. Ia menjelaskan bahwa tidak seluruh kewenangan pengelolaan tenaga kesehatan berada di Kementerian Kesehatan, sehingga penataan membutuhkan langkah lintas kementerian. "Saya enggak enak menyampaikan, di Jakarta sendiri pasti Bapak-Ibu tahu. Ada yang dapat order sebulan miliaran, ada yang dapat sebulan, ya kita sering dengar itu seperti tukang parkir yang ratusan ribu," kata Budi dalam rapat tersebut.
