Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Medan pada Rabu, 17 Juni 2026. Mereka membawa poster dan spanduk berisi tuntutan terkait kenaikan harga bahan pokok, tingginya biaya hidup, serta evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Kritik Terhadap Program Pemerintah
Dalam orasinya, Ketua Cabang GMNI Medan Damses Sianturi menyoroti tiga program yang dinilai menghabiskan anggaran negara secara berlebihan. Program tersebut adalah Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
“Makan bergizi gratis menghabiskan anggaran Rp1 triliun per harinya. Kemudian ada Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Ini sangat menguras anggaran negara, menghabiskan keuangan negara,” tegasnya.
Menurut Damses, kondisi ekonomi saat ini tidak baik-baik saja, namun pemerintah justru mempertahankan program-program tersebut tanpa melakukan evaluasi berarti. “Kami ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa masyarakat Indonesia adalah rakyat presiden hari ini, untuk dilindungi bukan untuk diintimidasi,” ujarnya.
Penolakan Penambahan Batalion TNI
Selain itu, massa aksi juga mengkritik rencana penambahan batalion TNI di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Kebijakan ini dianggap tidak tepat di tengah upaya efisiensi anggaran dan tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
“Penambahan pasukan, seperti yang kita ketahui Sumatera Utara itu sendiri, penambahannya 300 atau 3.000 pasukan. Dengan kondisi ekonomi hari ini, seharusnya ini dihentikan untuk menekan dollar,” ungkapnya.
Damses menilai pemerintahan Prabowo-Gibran terlalu dekat dengan militer melalui berbagai program yang dikerjakan oleh TNI. Ia meminta agar TNI dikembalikan ke barak sesuai fungsi pertahanan negara. “Mulai dari makan bergizi gratis, tak satupun Koperasi Desa Merah Putih yang bisa lolos tanpa melalui militer. Anggaran Koperasi Desa Merah Putih di daerah-daerah dipegang oleh Dandim-Dandim. Kami minta kembalikan TNI pada fungsi pertahanan negara dan tegakkan supremasi sipil,” katanya.
Kritik Terhadap Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat yang juga dikelola militer turut menjadi sasaran kritik. Menurut Damses, program ini merupakan kegagalan berpikir presiden. “Pemerintah membuka formasi tenaga pengajar Sekolah Rakyat, kenapa tidak menaikkan gaji guru honorer yang mengajar di sekolah negeri? Ini adalah kegagalan berpikir,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tidak ada satu pun program pemerintah yang benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa. “Mereka memilih untuk mengenyangkan anak bangsa, bukan untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini adalah kegagalan berpikir dan kesalahan dalam menafsirkan konstitusi. Kami menuntut reformasi, gulingkan rezim Prabowo-Gibran. Kembalikan supremasi sipil,” paparnya.
