Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman merespons arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang meminta jajaran pemerintah menyiapkan langkah menghadapi musim kemarau dan El Nino. Alex meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoordinasikan pengumpulan data ancaman dan potensi dampaknya.
Pentingnya Data Akurat untuk Antisipasi El Nino
Menurut Alex, data yang akurat akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. "Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi," kata Alex dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026). Ia menegaskan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik ancaman yang berbeda, sehingga diperlukan pemetaan yang terintegrasi.
"Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah, akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karenanya, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data, akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur dan tepat sasaran," terang Alex.
Fokus pada Daerah Rawan Karhutla
Politikus PDIP ini mencontohkan sejumlah provinsi yang kerap mengalami Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. "Nyaris setiap tahun, Karhutla jadi peristiwa berulang di 7 provinsi itu. Kementerian Kehutanan sebagai leading sector, tak boleh membiarkan kejadian ini seperti kita merayakan ulang tahun," tegas Alex.
Ia mengingatkan bahwa Kementerian Kehutanan harus mampu merancang langkah antisipatif sehingga duka di tahun kemarin, kehilangan nyawa personel Manggala Agni termasuk TNI dan Polri yang menunaikan tugas negara memadamkan Karhutla, tidak berulang lagi. Alex juga menyoroti minimnya perlengkapan pelindung diri bagi petugas pemadam karhutla. Menurutnya, kondisi medan yang berat membuat perlindungan bagi petugas harus menjadi perhatian. "Sepantasnya, kita merancang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa," ujarnya.
Koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk Ketahanan Pangan
Selain itu, Alex meminta Kementerian Pertanian mendorong pemerintah daerah menyusun langkah antisipasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing guna menjaga ketahanan pangan. "Di antara kearifan lokal yang diharapkan itu, tentang upaya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian dalam kerangka mempertahankan swasembada beras," tegas Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI.
BMKG sebelumnya memproyeksikan peluang terjadinya El Nino di Indonesia mencapai kategori sangat kuat hingga 75 persen dan diperkirakan bertahan sampai Oktober 2026. Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026. Dengan proyeksi tersebut, langkah antisipasi yang terkoordinasi antarinstansi menjadi krusial untuk meminimalkan dampak buruk, terutama di sektor pertanian dan risiko kebakaran hutan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menginstruksikan BRIN untuk memperkuat teknologi pengelolaan air sebagai bagian dari upaya mitigasi. Arahan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi fenomena iklim ekstrem yang diperkirakan akan memengaruhi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.
