Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat tengah menggodok wacana untuk mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri. Wacana ini menuai pro dan kontra, terutama karena selama ini sekolah negeri di Jawa Barat menerapkan kebijakan pendidikan tanpa pungutan SPP.
Berikut adalah fakta-fakta dan alasan di balik wacana reaktivasi SPP tersebut:
Masih Sebatas Wacana
Reaktivasi SPP belum menjadi kebijakan resmi. Usulan ini masih dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang melibatkan DPRD dan Pemprov Jawa Barat. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa hingga saat ini wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi.
"Masih menjadi pembahasan ya. Jadi, nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut," kata Purwanto usai rapat di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7), dilansir dari DetikJabar.
Tidak Semua Siswa Dikenai SPP
Sejauh ini, usulan yang muncul adalah skema pengaktifan kembali pembayaran SPP tidak akan dibebankan ke seluruh siswa seutuhnya. Hanya siswa dari keluarga mampu atau kategori Desil 6 hingga Desil 10 yang akan dikenakan SPP. Sementara itu, siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin Desil 1 sampai Desil 5 tetap memperoleh pendidikan gratis.
Alasan Wacana Aktifkan Kembali SPP
Dinas Pendidikan Jawa Barat mengungkapkan bahwa pengaktifan SPP dimunculkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Purwanto menjelaskan bahwa usulan reaktivasi SPP salah satunya karena banyak sekolah negeri yang membutuhkan tambahan sumber pendanaan agar kualitas layanan pendidikan dapat ditingkatkan.
"Ya karena pertama muncul aspirasi bahwa sekolah-sekolah ini kan membutuhkan supporting anggaran yang mencukupi ya," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan bahwa reaktivasi SPP akan membuka ruang pendanaan baru bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
"Kalau misalkan reaktivasi ini berjalan, maka sesungguhnya kita menolong generasi muda untuk mendapatkan pembelajaran, mendapatkan ilmu lebih baik. (Oleh) karena dengan reaktivasi itu, maka akan ada peluang anggaran untuk meng-upgrade kualitas gurunya, kompetensi gurunya di-upgrade, dan upgrade itu butuh dana," kata Yomanius, Rabu (15/7), sebagaimana dikutip dari detikJabar.
Anggaran Pendidikan Dinilai Belum Mencukupi
Yomanius Untung juga mengatakan bahwa pembahasan reaktivasi SPP berangkat dari fakta bahwa anggaran yang diterima sekolah saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menghadirkan pendidikan berkualitas. Menurutnya, kebutuhan biaya layak untuk seorang siswa SMA diperkirakan mencapai sekitar Rp4,5 juta per tahun. Namun, saat ini pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 40 persen dari kebutuhan tersebut.
Masih Menuai Penolakan
Di tengah pembahasan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan sejumlah anggota DPRD menyatakan belum sepakat dengan reaktivasi SPP. Meski begitu, pembahasan di tingkat pansus tetap dilanjutkan sebagai bagian dari penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan.
Dedi Mulyadi menyatakan fokus utama pihaknya saat ini adalah memastikan seluruh sekolah mampu mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara efektif sebelum mempertimbangkan pemberlakuan kembali SPP. Apabila masih terdapat kekurangan, terutama terkait sarana dan prasarana pendidikan, Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan turun tangan membantu melalui anggaran provinsi.
