DPR Desak Transparansi PLN soal Pemadaman Listrik
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk secara terbuka menjelaskan penyebab di balik pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah sejak awal Juni 2026. Menurut Mufti, penjelasan resmi yang komprehensif sangat diperlukan agar masyarakat tidak terus diliputi keresahan akibat gangguan pasokan listrik yang kian sering terjadi.
“Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah makin lama semakin sering terjadi dan sangat membebani masyarakat,” ujar Mufti dalam pernyataannya yang dikutip dari laman resmi DPR RI pada Jumat, 19 Juni 2026. Ia menekankan bahwa situasi ini memerlukan tanggapan serius dari pihak terkait.
Kebutuhan Informasi Publik
Mufti menambahkan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci untuk meredakan kekhawatiran publik. Masyarakat berhak mengetahui penyebab teknis maupun non-teknis yang memicu pemadaman, serta langkah-langkah yang diambil PLN untuk mengatasi masalah tersebut. Tanpa kejelasan, keresahan akan terus berlanjut dan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi serta kehidupan sehari-hari warga.
- Pemadaman listrik bergilir terjadi di berbagai wilayah sejak awal Juni 2026.
- Mufti Anam mendesak pemerintah dan PLN memberikan penjelasan terbuka.
- Keterbukaan informasi diharapkan dapat mengurangi keresahan masyarakat.
