Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengambil langkah tegas dengan mencabut bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap 60 pelajar yang terlibat dalam aksi tawuran. Keputusan ini diumumkan oleh Kepala Disdik DKI Jakarta, Nahdiana, pada Selasa, 26 Mei 2026. Menurut data yang dimiliki Disdik, sebanyak 20 pelajar telah kehilangan hak KJP mereka pada tahun 2025, sementara 40 pelajar lainnya menyusul pada tahun 2026.
Pencabutan KJP sebagai Bagian dari Pembinaan
Nahdiana menegaskan bahwa pencabutan KJP tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum para pelajar. Sebaliknya, langkah ini merupakan bagian dari proses pembinaan yang lebih luas. “Kalau KJP ketika dia tawuran secara aturan kan memang dia harus dikeluarkan, tapi yang harus diingat adalah bahwa itu adalah anak-anak kita, harus dalam pembinaan kita,” jelasnya. Disdik DKI Jakarta berkomitmen untuk tidak hanya fokus pada aspek hukuman, melainkan juga pada pembelajaran dan pembinaan karakter.
Akses Pendidikan Tetap Dijamin
Meskipun kehilangan bantuan KJP, para pelajar tersebut tidak akan dibiarkan putus sekolah. Nahdiana memastikan bahwa akses pendidikan tetap menjadi prioritas utama. “Semangat kita bukan pada punishment, semangat kita pada pembelajaran. Bapak Gubernur concern dengan pendidikan,” ujarnya. Disdik akan mengarahkan siswa yang terlibat tawuran untuk melanjutkan pendidikan melalui berbagai jalur, termasuk sekolah formal, pendidikan vokasi, atau jalur nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Pendekatan Individual untuk Setiap Siswa
Setiap anak memiliki karakteristik dan kebutuhan pendidikan yang berbeda. Oleh karena itu, Disdik DKI Jakarta akan mencari pola pendidikan yang paling sesuai bagi masing-masing siswa. “Sehingga kita mengkomunikasikan anak ini sekolah apakah nanti sekolahnya di non-formal, tapi yang jelas anak ini tidak boleh putus sekolah,” kata Nahdiana. Pendekatan individual ini diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi masa depan pendidikan para pelajar yang terlibat tawuran.
Langkah Disdik DKI Jakarta ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pendidikan tetap menjadi prioritas, meskipun sanksi tegas diberikan. Dengan demikian, para pelajar diharapkan dapat belajar dari kesalahan dan kembali ke jalur yang benar.
