Bulog Tegaskan Kabar Dirut Jadi Kabais TNI Adalah Disinformasi
Perum Bulog secara resmi menegaskan bahwa kabar yang menyebut Direktur Utama (Dirut) Ahmad Rizal Ramdhani menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI adalah informasi yang tidak benar. Pernyataan ini disampaikan oleh Head of Public Relations Perum Bulog, Tomi Wijaya, yang menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan disinformasi yang berpotensi menyesatkan publik.
Pernyataan Resmi dari Humas Bulog
"Perlu kami tegaskan bahwa narasi yang menyebutkan Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani menjabat sebagai Kabais TNI adalah tidak benar dan merupakan disinformasi yang berpotensi menyesatkan publik," kata Tomi Wijaya, dikutip dari Antara, pada Sabtu (28/3/2026). Pernyataan ini disampaikan sebagai respons langsung terhadap beredarnya pemberitaan yang dinilai tidak akurat terkait profil Ahmad Rizal Ramdhani.
Lebih lanjut, Tomi menjelaskan bahwa pengaitan jabatan Ahmad Rizal Ramdhani di Bulog dengan posisi Kabais TNI adalah klaim yang keliru dan tidak memiliki dasar fakta. Bulog menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan institusi negara dan pejabat publik, untuk menghindari kebingungan di kalangan masyarakat.
Latar Belakang Beredarnya Informasi
Pernyataan Bulog ini muncul menyusul beredarnya pemberitaan yang dinilai tidak akurat terkait profil Ahmad Rizal Ramdhani. Informasi yang beredar tersebut mencakup klaim bahwa dirinya telah diangkat sebagai Kabais TNI, padahal tidak ada pengumuman resmi dari pihak TNI atau pemerintah mengenai hal ini.
Bulog mengingatkan bahwa disinformasi semacam ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, perusahaan mendorong media dan masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi dari sumber resmi sebelum menyebarkannya.
Sebagai langkah pencegahan, Bulog juga akan terus memantau peredaran informasi terkait institusi dan pejabatnya, serta siap memberikan klarifikasi jika diperlukan untuk menjaga transparansi dan akurasi informasi di ruang publik.
