15 Mahasiswa Diterima Wapres Gibran Setelah Demo Tuntut Ekonomi
15 Mahasiswa Diterima Wapres Gibran Usai Demo Ekonomi

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya menerima 15 perwakilan mahasiswa dari berbagai aliansi yang menggelar aksi demonstrasi terkait kondisi ekonomi nasional. Pertemuan berlangsung di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026).

Proses Pertemuan

Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa 15 orang perwakilan massa pendemo, yang mayoritas merupakan mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin, mulai memasuki area Kantor Wakil Presiden sekitar pukul 17.20 WIB. Sebelum bertemu Wapres Gibran, mereka menjalani pemeriksaan satu per satu di depan Istana Wakil Presiden, kemudian diperiksa kembali menggunakan X-Ray sebelum masuk ke dalam gedung. Sementara itu, awak media hanya diperkenankan menunggu di halaman Istana.

Massa aksi yang sebelumnya hendak berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda hingga sore hari masih bertahan di Jalan Medan Merdeka Selatan karena akses mereka diadang oleh barikade pagar besi milik aparat kepolisian. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, massa membawa dan menyuarakan sejumlah tuntutan ekonomi yang mereka sebut sebagai "Tuntutan 11+9". Pergerakan massa sudah dimulai sejak siang hari dengan menyisir sejumlah titik jalan protokol di kawasan ibu kota sebelum akhirnya mengarah ke kawasan Medan Merdeka Selatan.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

"Hari ini kawan-kawan yang tergabung dari berbagai organisasi dan aliansi akan menggelar aksi. Kami berkumpul di satu titik, lalu melakukan long march menuju Bundaran HI sekitar pukul 14.00 WIB," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN), Muhammad Rizaldy, Senin (15/6/2026).

Aksi Bersama Aliansi Perisai

Rizaldy menjelaskan bahwa aksi turun ke jalan tersebut melibatkan gabungan dari berbagai organisasi lintas kampus serta lintas wilayah. Seluruh elemen mahasiswa dan pemuda ini bergerak bersama di bawah payung satu koalisi besar yang dinamakan Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (Perisai).

"Kami aksi bersama Aliansi Perisai yang beranggotakan FMN Pusat, GMNI Jakarta Selatan, KABMU UNAS, KBM UT Jakarta, Sentral Perjuangan Pemuda, Aliansi Cipayung Plus Jakarta Barat, GMNI Jakarta Pusat, serta GMNI Depok," ujar Rizaldy merinci unsur massa yang terlibat.

Hingga berita ini diturunkan, proses pertemuan antara perwakilan mahasiswa dan Wapres Gibran di dalam Kantor Wapres masih terus berlangsung. Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang disebut "Tuntutan 11+9".

Rincian Tuntutan 11+9

Aliansi Perisai membawa total 20 poin tuntutan yang menyoroti berbagai isu, mulai dari ekonomi, kesejahteraan buruh, pendidikan, hingga kebijakan pertahanan. Berikut adalah rincian tuntutan tersebut:

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga

11 Tuntutan Mendesak:

  • Hentikan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok.
  • Segera perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah.
  • Hentikan program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai sarat KKN.
  • Hentikan gelombang PHK massal yang mengancam kesejahteraan buruh.
  • Cabut UU Polri.
  • Hentikan pembangunan batalion teritorial TNI.
  • Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan serta keamanan.
  • Naikkan upah guru honorer secara layak.
  • Tolak Sekolah Rakyat, alokasikan anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi (mandatory spending 20 persen), serta lakukan pemerataan akses pendidikan di daerah 3T.
  • Transparansikan BPI Danantara dan buka mekanisme pelaksanaannya kepada publik.
  • Copot Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan Menteri ESDM karena dinilai gagal menjaga stabilitas sektor masing-masing.

Sembilan Tuntutan Umum:

  • Hentikan penggusuran dan perampasan tanah di perkotaan maupun pedesaan.
  • Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai rakus tanah.
  • Mendukung penuh rakyat Papua dalam menentukan hak atas tanah dan nasibnya sendiri.
  • Hentikan percepatan PTN-BH dan kenaikan biaya pendidikan, serta jamin pendidikan yang ilmiah dan demokratis.
  • Naikkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
  • Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis serta pejuang HAM.
  • Hentikan militerisasi dan tegakkan supremasi sipil.
  • Hentikan kekerasan terhadap perempuan serta lawan budaya feodal-patriarkal.
  • Wujudkan industri nasional yang berbasis pada reforma agraria sejati.

Demo mahasiswa ini merupakan bagian dari rangkaian unjuk rasa "Selamatkan Indonesia" yang dimulai sejak Jumat, 12 Juni 2026. Aksi serupa juga terjadi di berbagai kota lain di Indonesia, seperti Surabaya dan Semarang, dengan tuntutan yang hampir sama terkait evaluasi kebijakan pemerintah pusat.