Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapannya terkait kontroversi film dokumenter berjudul 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita'. Menurutnya, kritik yang disampaikan dalam film tersebut masih dalam batas kewajaran.
Yusril Anggap Judul Film Provokatif namun Wajar
Yusril tidak memungkiri bahwa istilah 'Pesta Babi' pada judul film dapat menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau publik untuk tidak terprovokasi karena judul tersebut memang sengaja dibuat untuk menarik perhatian.
“Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial,” jelasnya dalam keterangan tertulis pada Kamis, 14 Mei 2026.
Ia menambahkan, “Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi.”
Pemerintah Bisa Ambil Pelajaran dari Kritik
Menurut Yusril, pemerintah dapat memetik hikmah dari kritik yang disampaikan dalam film tersebut, terutama terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup.
“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” tuturnya.
Latar Belakang Proyek Strategis Nasional di Papua
Yusril menjelaskan bahwa pembukaan lahan untuk PSN telah dimulai sejak tahun 2022 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, bersamaan dengan pemekaran daerah di Papua. Proyek tersebut kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini sebagai bagian dari program ketahanan pangan dan energi nasional.
Ia menegaskan bahwa seluruh PSN dibangun berdasarkan kajian yang matang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meski demikian, pemerintah tetap terbuka terhadap kritik guna melakukan evaluasi pelaksanaan di lapangan.
“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun Pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.
Pemerintah Tidak Larang Nonton Bareng
Di sisi lain, Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan terhadap aksi nonton bareng (nobar) film dokumenter 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita'. Ia mencontohkan bahwa di beberapa kampus, kegiatan nobar tetap berjalan tanpa hambatan.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film 'Pesta Babi' bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” pungkasnya.
