Komisi V DPR memberikan dukungan penuh terhadap langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan perbaikan total pada sistem perlintasan kereta api di seluruh Indonesia. Hal ini menyusul insiden tragis tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, yang menimbulkan korban jiwa.
Dukungan Komisi V DPR
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tersebut. Ia menilai komitmen Presiden untuk mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 triliun guna membenahi ribuan titik perlintasan sebidang adalah langkah konkret yang mendesak. "Kami dari Komisi V DPR sangat mendukung instruksi Presiden Prabowo. Selama ini, kerentanan pada ribuan perlintasan sebidang, khususnya yang tidak terjaga, adalah ancaman laten bagi keselamatan transportasi kita," ujar Huda, Selasa (28/4/2026).
Anggaran Rp4 triliun tersebut akan digunakan untuk pembangunan flyover, underpass, serta penguatan pos jaga. Huda menegaskan bahwa investasi ini adalah investasi nyawa yang tidak bisa ditawar lagi.
Investigasi KNKT
Politikus PKB ini menjelaskan bahwa peristiwa kecelakaan antara KA Argo Bromo dengan KRL PLB 5588A rute Kampung Bandan-Cikarang merupakan peristiwa memprihatinkan. Menurutnya, kereta api kini menjadi tulang punggung transportasi, dan negara telah berinvestasi besar dalam perbaikan infrastruktur, teknologi persinyalan, hingga prosedur operasional. "Kalau masih ada kecelakaan yang memicu banyak korban, maka perlu ada investigasi serius agar hal itu tidak terulang di masa depan," katanya.
Huda mempertanyakan mekanisme operasional saat insiden terjadi. Investigasi KNKT harus mengungkap secara transparan mengapa KA Argo Bromo Anggrek tidak berhenti atau memperlambat laju saat KRL 5588A sedang berada di stasiun. "Apakah ini persoalan sistem signaling yang tidak berfungsi optimal, atau ada kelalaian manusia? Kita menunggu investigasi resmi. Kejadian ini harus menjadi titik balik untuk merumuskan standar keselamatan yang lebih ketat," tegas Huda.
Data Perlintasan Sebidang
Berdasarkan data Komisi V, terdapat sekitar 3.000 hingga 4.000 perlintasan sebidang di Indonesia, di mana 2.600 titik di antaranya tidak memiliki penjagaan. Huda mendesak pemerintah untuk memprioritaskan titik-titik rawan ini. "Kita tidak bisa hanya menyalahkan masyarakat yang melanggar. Negara harus hadir memberikan perlindungan melalui infrastruktur fisik yang aman. Perlintasan JPL 85 di Bekasi Timur saja adalah perlintasan tanpa penjagaan, ini bukti nyata bahwa infrastruktur kita masih tertinggal," tambahnya.
Kesadaran Masyarakat
Di sisi lain, Huda tetap menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat. Ia menyayangkan perilaku nekat pengendara yang sering menerobos palang pintu, yang menurutnya sering menjadi pemicu awal gangguan perjalanan kereta api. Ia berharap insiden di Bekasi Timur menjadi pelajaran terakhir dengan biaya yang begitu besar bagi bangsa ini.
"Negara maju seperti Jepang, Inggris, dan Spanyol pernah mengalami kecelakaan kereta, namun mereka menjadikannya momentum revolusi sistem keamanan. Indonesia juga harus demikian. Pasca insiden Argo Bromo Anggrek, kita tidak boleh lagi ada toleransi terhadap standar keselamatan yang setengah-setengah. Kami akan pastikan anggaran yang diberikan benar-benar terpakai untuk mempercepat modernisasi perkeretaapian kita," tutup Syaiful Huda.
