TNI Angkatan Darat akhirnya buka suara terkait aksi pembubaran nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di Ternate yang ramai diperbincangkan publik. Alasan utama yang dikemukakan adalah masalah perizinan dan potensi konflik SARA.
Pernyataan Resmi TNI AD
Komandan Kodim 1501/Ternate, Kolonel Inf Jani Setiadi, dalam keterangan tertulis yang disebarkan oleh Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap kegiatan yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Ternate bersama sejumlah organisasi mahasiswa. Hasilnya, acara nonton bareng tersebut ternyata tidak memiliki izin resmi.
“Selain aspek perizinan, aparat juga mencermati materi dan tema kegiatan yang dinilai sensitif bagi masyarakat. Penggunaan judul film dan spanduk bertuliskan 'Pesta Babi' dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memancing reaksi negatif di tengah masyarakat yang majemuk, terlebih apabila dikaitkan dengan isu SARA maupun konflik sosial yang pernah terjadi sebelumnya,” bunyi keterangan yang dibagikan pada Selasa (12/5/2026).
Prioritas Keamanan Masyarakat
Dandim 1501/Ternate menegaskan bahwa TNI tetap menghargai kebebasan berpendapat dan ruang diskusi bagi masyarakat, jurnalis, maupun mahasiswa. Namun, keselamatan dan ketenangan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Kami ingin memastikan Ternate tetap aman dan nyaman bagi siapa saja. Oleh karena itu, kami melakukan pendekatan secara humanis kepada pihak penyelenggara. Kami mengimbau agar kegiatan ini tidak dilanjutkan demi mencegah isu SARA yang dapat merusak persaudaraan kita di Kota Rempah ini,” ujar Jani Setiadi.
Ia menambahkan bahwa TNI tidak melarang kegiatan diskusi selama dilaksanakan sesuai prosedur dan memiliki izin. Materi yang disampaikan pun tidak boleh menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat.
Koordinasi dengan Penyelenggara
“Hingga saat ini, aparat keamanan bersama unsur terkait masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak penyelenggara guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali. Pendekatan yang dilakukan mengedepankan musyawarah, edukasi, dan langkah preventif demi menjaga stabilitas keamanan serta keharmonisan masyarakat di Kota Ternate,” tambahnya.
Kronologi Pembubaran
Kegiatan nonton bareng yang disertai diskusi itu digelar oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, pada Jumat (8/5) pukul 20.00 WIT. Acara tersebut dibubarkan oleh aparat TNI.
Reaksi AJI Ternate
Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, mengecam tindakan pembubaran tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari kebebasan berekspresi serta hak warga untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin konstitusi.
“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” tegas Yunita.
Ia menyebut kehadiran aparat sejak awal kegiatan, termasuk tindakan mendokumentasikan panitia dan peserta, telah menciptakan rasa takut dan tekanan psikologis. Cara seperti ini, kata dia, mengingatkan publik pada praktik pembungkaman di masa lalu.
Yunita juga menilai alasan potensi konflik yang disampaikan aparat tidak dapat dijadikan dasar pembubaran kegiatan, karena kegiatan ini berlangsung damai dan tidak mengandung unsur provokasi.
“Kalau setiap karya kritis dianggap ancaman lalu dibungkam, maka demokrasi sedang berada dalam situasi berbahaya. Negara tidak boleh takut terhadap diskusi dan film dokumenter,” imbuh Yunita.
