TNI Angkatan Darat (AD) akhirnya angkat bicara terkait kecaman yang muncul setelah aksi pembubaran nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul 'Pesta Babi' di Kota Ternate, Maluku Utara. Peristiwa ini memicu perdebatan di tengah masyarakat terkait kebebasan berekspresi dan potensi konflik SARA.
Penjelasan Dandim 1501/Ternate
Komandan Kodim (Dandim) 1501/Ternate, Kolonel Inf Jani Setiadi, memberikan klarifikasi terkait langkah pembubaran tersebut. Ia menyoroti dua aspek utama, yaitu ketiadaan izin kegiatan dan sensitivitas materi yang diangkat. Jani mengaku telah melakukan pengecekan terhadap acara yang digagas oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate bersama sejumlah organisasi mahasiswa. Menurutnya, kegiatan nobar itu tidak mengantongi perizinan yang diperlukan.
"Selain aspek perizinan, aparat juga mencermati materi dan tema kegiatan yang dinilai sensitif bagi masyarakat. Penggunaan judul film dan spanduk bertuliskan 'Pesta Babi' dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memancing reaksi negatif di tengah masyarakat yang majemuk, terlebih apabila dikaitkan dengan isu SARA maupun konflik sosial yang pernah terjadi sebelumnya," kata Jani dalam keterangannya yang dikutip dari detikcom pada Selasa (12/5/2026).
TNI Tegaskan Hormati Kebebasan Berpendapat
Lebih lanjut, Jani menegaskan bahwa TNI tetap menghormati kebebasan berpendapat dan ruang diskusi bagi masyarakat, jurnalis, maupun mahasiswa. Namun, ia menekankan bahwa keselamatan dan ketenangan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan.
"Kami ingin memastikan Ternate tetap aman dan nyaman bagi siapa saja. Oleh karena itu, kami melakukan pendekatan secara humanis kepada pihak penyelenggara. Kami mengimbau agar kegiatan ini tidak dilanjutkan demi mencegah isu SARA yang dapat merusak persaudaraan kita di Kota Rempah ini," ujar Jani.
Prosedur Kegiatan Diskusi
Ia juga menegaskan bahwa TNI tidak melarang kegiatan diskusi selama dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memiliki izin resmi. Materi yang disampaikan pun tidak boleh berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
"Hingga saat ini, aparat keamanan bersama unsur terkait masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak penyelenggara guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali," bunyi keterangan yang dibagikan. "Pendekatan yang dilakukan mengedepankan musyawarah, edukasi, dan langkah preventif demi menjaga stabilitas keamanan serta keharmonisan masyarakat di Kota Ternate," tambahnya.
Kronologi Pembubaran Nobar
Kegiatan nobar yang disertai diskusi tersebut digelar oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, pada Jumat (8/5/2026) pukul 20.00 WIT. Acara ini rencananya akan menayangkan film dokumenter 'Pesta Babi' yang mengangkat isu lingkungan dan sosial.
Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, menyayangkan tindakan aparat yang hadir sejak awal kegiatan. Ia menyebut kehadiran aparat, termasuk tindakan mendokumentasikan panitia dan peserta, telah menciptakan rasa takut dan tekanan psikologis. Menurutnya, cara seperti ini mengingatkan publik pada praktik pembungkaman di masa lalu.
Yunita juga menilai alasan potensi konflik yang disampaikan aparat tidak dapat dijadikan dasar pembubaran kegiatan. Sebab, menurutnya, kegiatan ini berlangsung damai dan tidak mengandung unsur provokasi sama sekali.
Reaksi Publik dan Kritik
Pembubaran nobar film 'Pesta Babi' ini menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPR dan aktivis masyarakat. Mereka menilai langkah TNI berlebihan dan melanggar kebebasan berekspresi. Menteri Hak Asasi Manusia, Pigai, juga angkat bicara dengan menyatakan bahwa pelarangan nobar film harus melalui keputusan pengadilan, bukan tindakan sepihak aparat.
Hingga berita ini ditulis, pihak penyelenggara masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait koordinasi dengan aparat keamanan. Mereka berharap kegiatan serupa dapat tetap dilaksanakan dengan tetap mengedepankan dialog dan saling pengertian antara semua pihak.
