Lembaga survei Indonesia Development Monitoring (IDM) merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan Polri mencapai 81,2 persen. Survei yang dilakukan pada 7 hingga 20 April 2026 ini melibatkan 1.580 responden dari 34 provinsi di Indonesia.
Metodologi Survei
Survei IDM menggunakan metode multistage random sampling dengan pengumpulan data secara tatap muka langsung. Seluruh responden berusia antara 17 hingga 65 tahun, terdiri dari pria dan wanita yang dipilih secara acak untuk mewakili populasi nasional. Margin of error survei ini sebesar plus minus 2,47 persen.
Kepuasan terhadap Pelayanan Publik
Hasil survei menunjukkan sebanyak 81,2 persen responden puas pada kinerja Polri terhadap pelayanan publik, seperti pelayanan mengurus SIM, membuat pelaporan, dan membantu arus lalu lintas terutama saat liburan dan program mudik. Sementara itu, 16,6 persen responden belum puas atau tidak puas, dan 2,2 persen tidak menjawab.
Penegakan Hukum
Direktur Eksekutif IDM, Dedi Rohman, dalam keterangannya pada Jumat (8/5/2026) menyatakan bahwa terkait penegakan hukum oleh Polri, sebanyak 75,1 persen responden puas dengan kinerja Polri di antaranya terkait pemberantasan judi, perdagangan manusia, narkoba, kejahatan ekonomi, penimbunan BBM dan pangan, dan lain-lain. Sebanyak 20,7 persen responden tidak puas, dan 4,2 persen tidak menjawab.
Rasa Aman Masyarakat
Survei juga menilai kinerja Polri dalam menciptakan tingkat rasa aman masyarakat serta kepercayaan terhadap penegak hukum. Terkait indikator 'Aman berjalan di luar rumah sendiri pada malam hari', sebanyak 88,7 persen responden menyatakan rasa aman berjalan di malam hari di luar rumah.
Pengawasan Internal
Terkait pengawasan internal Polri yang informasinya didapat masyarakat dari media sosial dan media mainstream, sebanyak 76,7 persen responden puas dengan kinerja Polri dalam hal pengawasan internal terhadap anggota Polri yang melanggar. Sebanyak 20,4 persen tidak puas, dan 2,9 persen tidak menjawab.
Tingkat Kepercayaan
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri sebesar 79,2 persen, yang merupakan akumulasi dari kategori sangat percaya dan percaya. Angka tersebut menunjukkan tren positif, di mana kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara terus mengalami pemulihan. "Ini merupakan tingkat kepercayaan pascakerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025 lalu. Kini, citra dan kepuasan publik terhadap kinerja Polri kembali menguat di mata masyarakat," ujar Dedi.
Korelasi dengan Kepuasan terhadap Pemerintahan
Hasil survei kinerja Polri ini memiliki korelasi dengan kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 80,7 persen responden puas terhadap kinerja Prabowo, di mana Polri ikut serta mensukseskan program ketahanan pangan dan MBG, serta ketersediaan BBM di seluruh Indonesia.
Peran Polri dalam Program Ketahanan Pangan
Survei menunjukkan 52,3 persen responden mengetahui adanya peran kepolisian dalam program ketahanan pangan yang digagas Prabowo, sementara 45,2 persen tidak mengetahui peran Polri dalam program tersebut, dan 2,5 persen tidak menjawab. Sebanyak 78,7 persen responden mengapresiasi positif terhadap keikutsertaan Polri pada program ketahanan pangan. Sebanyak 17,4 persen kurang mengapresiasi dan menyatakan itu bukan tugas Polri atau peran kepolisian di luar fungsi utamanya, dan 3,9 persen tidak menjawab.
Peran Polri dalam Program MBG
Survei juga menemukan bahwa responden memberikan penilaian positif terhadap peran aktif Polri dalam program MBG. Sebanyak 83,8 persen responden mengapresiasi keterlibatan Polri meningkatkan citra humanis melalui pengawasan mutu pangan (security food) dan distribusi yang tertib, terutama melalui SPPG. Sedangkan 13,8 persen kurang mengapresiasi keterlibatan Polri dalam program MBG, dan 2,4 persen tidak menjawab.
