Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengusulkan agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menduduki jabatan di lembaga sipil dibatasi masa jabatannya maksimal tiga tahun. Usulan ini disampaikan untuk mendorong regenerasi di lembaga sipil serta meningkatkan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas sesuai koridor yang telah ditetapkan.
Pembatasan Berdasarkan Kebutuhan dan Kompetensi
Sahroni menegaskan bahwa penempatan anggota Polri di posisi sipil harus didasarkan pada kebutuhan dan kompetensi yang relevan. Tidak semua jabatan sipil dapat diisi oleh anggota Polri; hanya lembaga yang memerlukan keahlian kepolisian yang sebaiknya diisi. Hal ini disampaikan Sahroni di Jakarta pada Rabu (6/5) sebagaimana dilansir Antara.
Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah dan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang merekomendasikan revisi Undang-Undang tentang Polri. Menurutnya, revisi tersebut akan diinisiasi oleh pemerintah dan merupakan keputusan yang sangat baik dari Presiden Prabowo Subianto. "Kami menunggu surat untuk membahas selanjutnya," ujarnya.
Keputusan Presiden Prabowo
Sebelumnya, Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memutuskan pembatasan jabatan yang dapat diduduki anggota Polri di luar institusi kepolisian harus diatur secara limitatif. Keputusan ini disampaikan setelah KPRP menyerahkan buku rekomendasi kepada Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (5/5).
"Poin terakhir adalah mengenai pengaturan pembatasan jabatan yang dapat diduduki Polri di luar struktur kepolisian. Tadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja, seperti di Undang-Undang TNI," kata Jimly di Istana Merdeka.
Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan Polri dapat lebih fokus pada tugas pokoknya sebagai aparat penegak hukum, sementara lembaga sipil mendapatkan penyegaran melalui regenerasi kepemimpinan.
