Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM akan mencakup pengaturan mengenai hak asasi atas lingkungan yang bersih dan sehat. Pernyataan ini disampaikan dalam acara uji publik Rancangan Undang-Undang (RUU) HAM baru di Semarang pada Kamis.
Hak atas Lingkungan sebagai HAM
Menurut Mugiyanto, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat belum diatur dalam undang-undang yang lama. Ia menegaskan bahwa memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sebagai contoh, ia menyoroti kondisi lingkungan di Kota Semarang yang tercemar polusi, banjir, dan rob. Negara, kata Mugiyanto, berkewajiban memastikan masyarakat mendapatkan udara yang bersih dan sehat sebagai hak asasi.
Perubahan Lain dalam RUU HAM
Selain hak atas lingkungan, RUU HAM yang baru juga akan memuat sejumlah ketentuan baru lainnya. Mugiyanto menyebutkan bahwa penguatan empat lembaga nasional HAM akan diatur lebih detail dalam revisi undang-undang tersebut. Keempat lembaga itu adalah Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, dan Komnas Disabilitas.
Revisi UU HAM juga akan mengatur perlindungan hak privasi di dunia maya. Mugiyanto menjelaskan bahwa hak untuk dilupakan atau hak untuk dihapus di dunia digital akan diatur dalam RUU HAM, namun dengan syarat melalui putusan pengadilan.
Target Penyelesaian
Wakil Menteri HAM menambahkan bahwa revisi UU HAM yang masuk dalam program legislasi nasional ini ditargetkan selesai pada tahun 2026. Meskipun demikian, pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam memutuskan revisi tersebut. Kementerian HAM ingin memastikan seluruh aspek partisipasi publik yang akan memperoleh manfaat dari peraturan ini harus terlibat.
"Regulasi yang baik ialah regulasi yang diputuskan bersama," ujar Mugiyanto.
