Putin Janjikan Hapus Utang bagi Warga yang Ikut Perang Ukraina
Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menawarkan insentif bagi warga yang bersedia bergabung dalam perang di Ukraina. Melalui dekret terbaru yang ditandatangani pada Senin, 25 Mei 2026, pemerintah Rusia akan menghapus utang hingga 10 juta rubel—setara dengan sekitar Rp2,5 miliar—bagi para rekrutan baru militer.
Kebijakan ini berlaku untuk warga yang menandatangani kontrak dinas militer setelah 1 Mei tahun ini. Penghapusan utang tidak hanya berlaku bagi tentara, tetapi juga pasangan mereka. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi: kontrak harus berdurasi minimal satu tahun dan secara khusus ditujukan untuk menjalankan operasi militer khusus, istilah resmi Kremlin untuk invasi penuh Rusia ke Ukraina.
Utang yang dihapus juga harus berasal dari pinjaman yang dibuat sebelum 1 Mei. Berdasarkan data basis properti Rusia Cian, nilai 10 juta rubel setara dengan harga apartemen satu kamar seluas sekitar 35 meter persegi di Moskow. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Kremlin untuk mempertahankan pasokan personel tempur setelah lebih dari empat tahun perang berlangsung.
Insentif Finansial bagi Rekrutan Baru
Selama ini, Rusia telah menawarkan berbagai fasilitas finansial bagi warga yang bersedia bertempur di garis depan, mulai dari gaji tinggi hingga berbagai tunjangan sosial. Putin juga sebelumnya menjanjikan posisi prestisius bagi veteran perang setelah mereka kembali dari medan tempur. Para veteran diprioritaskan untuk masuk universitas maupun lembaga pendidikan lanjutan.
Perekonomian Rusia sendiri kini semakin diarahkan untuk menopang kebutuhan perang. Sektor militer mendapat prioritas utama dibandingkan bidang sipil lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Rusia untuk terus mendukung operasi militer di Ukraina.
Undang-Undang Baru tentang Pengerahan Militer ke Luar Negeri
Pada hari yang sama, Putin juga menandatangani undang-undang baru yang memungkinkan pengerahan militer Rusia ke luar negeri untuk melindungi warga negaranya yang menghadapi proses hukum di negara lain. Menurut kantor berita Spanyol EFE, aturan tersebut membuka jalan bagi Moskow untuk melakukan intervensi militer apabila warga Rusia dianggap terancam penahanan atau proses hukum yang dinilai tidak sah menurut versi Kremlin.
Ketua Komite Pertahanan parlemen Rusia, Andrey Kartapolov, menyebut undang-undang itu dapat diterapkan pada kasus arsitek Rusia Alexander Butyagin. Ia ditangkap di Polandia pada Desember 2025 atas permintaan Ukraina karena melakukan penggalian di Krimea—wilayah Ukraina yang dianeksasi Rusia pada 2014. Butyagin kemudian dibebaskan pada April lalu dalam pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris dan diadaptasi oleh Rizki Nugraha. Editor: Yuniman Farid.
