Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office (ANAO) yang merupakan mitra Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (7/7/2026). Dalam kesempatan itu, Puan menekankan pentingnya penguatan tata kelola publik yang adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman keamanan siber.
Pertemuan dengan Delegasi ANAO dan BPK
Delegasi ANAO dipimpin langsung oleh Auditor-General for Australia, Caralee McLiesh, dan didampingi oleh Ketua BPK RI Isma Yatun beserta rombongan. Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Dolfie OFP serta Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo dan Harris Turino. "Kami merasa terhormat dapat menerima kunjungan Dr. Isma Yatun dan Dr. Caralee McLiesh, beserta delegasi dari Australia," ujar Puan saat menyambut rombongan.
Mempererat Hubungan Bilateral Indonesia-Australia
Menurut Puan, pertemuan ini bertujuan mempererat hubungan baik Indonesia dan Australia, khususnya dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas publik, dan pengawasan efektif terhadap pengelolaan keuangan negara. "Indonesia dan Australia adalah mitra strategis yang memiliki hubungan erat yang terus berkembang. Selain bekerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan keamanan, saya melihat bahwa penguatan institusi publik juga merupakan area yang semakin penting untuk kita kembangkan bersama," tutur Puan.
Apresiasi atas Kerja Sama BPK dan ANAO
Puan mengapresiasi hubungan baik antara BPK dan ANAO sebagai contoh nyata saling belajar dan berbagi pengalaman dalam memperkuat tata kelola sektor publik. Ia juga berterima kasih atas sambutan hangat ANAO saat Komisi XI DPR berkunjung ke Australia tahun lalu. "Dari laporan yang kami terima, Komisi XI DPR pada kunjungan tersebut ingin memastikan bahwa kerja sama BPK dengan ANAO berjalan dengan baik, khususnya di bidang pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan," ungkap Puan.
Peran Parlemen dalam Akuntabilitas Publik
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini menyinggung peran parlemen dalam memperkuat akuntabilitas publik. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki tanggung jawab konstitusional menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. "Bagi kami, kepercayaan publik hanya dapat dibangun jika institusi publik menjunjung tinggi integritas, menjalankan kewenangannya secara akuntabel, bekerja secara transparan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," imbuh Puan.
Tantangan Digital dan Ancaman Siber
Lebih lanjut, Puan menyoroti tantangan baru yang semakin kompleks di sektor pelayanan publik seperti transformasi digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial, ancaman keamanan siber, dan kompleksitas kejahatan keuangan lintas negara. "Semuanya menuntut pendekatan pengawasan yang semakin adaptif dan kolaboratif," sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Praktik Value for Money Australia
Puan menyinggung pengalaman Australia dalam mengembangkan audit kinerja melalui penerapan prinsip value for money (VfM) serta penguatan integritas institusi publik. Konsep VfM di Australia berfokus pada keseimbangan optimal antara faktor finansial dan non-finansial, seperti kesesuaian peruntukan, ketahanan kualitas jangka panjang, dan risiko. "Kami sangat tertarik untuk mendengar praktik yang dilaksanakan di Australia tersebut, termasuk bagaimana parlemen dan lembaga audit dapat saling melengkapi dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, tanpa mengurangi independensi masing-masing institusi," papar Puan.
Reformasi Tata Kelola dan Aksesi OECD
Puan juga membahas agenda reformasi tata kelola di Indonesia, di mana penguatan tata kelola publik merupakan bagian dari reformasi kelembagaan yang terus didorong DPR. "Upaya meningkatkan kualitas belanja negara, memperkuat integritas sektor publik, dan membangun institusi yang semakin terpercaya juga menjadi bagian penting dari langkah Indonesia dalam menyelaraskan diri dengan standar tata kelola internasional, termasuk dalam proses aksesi ke OECD," kata dia. OECD adalah Organisation for Economic Co-operation and Development, organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan global.
Harapan untuk Kerja Sama ke Depan
Di akhir pertemuan, Puan menekankan pentingnya penguatan kerja sama bilateral ke depan, khususnya bagi Indonesia dan Australia. "Saya percaya bahwa kerja sama bilateral, termasuk melalui ruang dialog seperti ini sangat berharga untuk bertukar pandangan, dan berbagi informasi mengenai berbagai praktik baik," jelas Puan. Ia berharap hubungan yang telah terjalin baik antara BPK RI dan ANAO dapat terus berkembang melalui kerja sama konkret dalam memperkuat integritas institusi publik, meningkatkan kualitas pengawasan, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. "Semoga kunjungan Dr. Caralee dan semua delegasi dari Australia ke Indonesia kali ini dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua negara," tutup Puan.
