Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imannuddin menegaskan bahwa setiap tindakan tegas dan terukur yang dilakukan oleh petugas kepolisian memiliki dasar hukum yang kuat dan selalu mempertimbangkan keselamatan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas larangan Menteri HAM Natalius Pigai yang melarang tindakan tembak di tempat terhadap pelaku begal karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.
Dasar Hukum Tindakan Polisi
Iman menjelaskan bahwa setiap tindakan petugas mengacu pada aturan hukum yang berlaku, termasuk penggunaan kekuatan dan senjata api. Beberapa landasan hukum yang menjadi pedoman antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Penggunaan Senjata Api, serta Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penghormatan HAM dalam Tugas Kepolisian. Selain itu, Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP juga menjadi acuan dalam setiap penindakan.
Alasan Tindakan Tegas
Menurut Iman, tindakan tegas tidak dilakukan tanpa alasan yang jelas. Polisi selalu mempertimbangkan keselamatan warga sekitar saat melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Ia menekankan bahwa sebagian pelaku yang ditangkap membawa senjata api maupun senjata tajam, sehingga membahayakan keselamatan publik dan petugas.
Keselamatan Publik Prioritas Utama
Iman juga menyoroti adanya korban penembakan akibat aksi para pelaku begal. Video kejadian tersebut sempat beredar luas di media sosial. Korban saat ini masih dalam proses penyembuhan. Oleh karena itu, keselamatan masyarakat yang lebih banyak menjadi prioritas utama aparat dalam melakukan penindakan. Keselamatan petugas yang sedang menjalankan tugas penegakan hukum juga menjadi pertimbangan penting.
Ajakan Menghormati Hukum
Di akhir pernyataannya, Iman mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghormati aturan hukum yang berlaku. Ia berharap agar masyarakat dapat memahami bahwa setiap tindakan polisi dilakukan demi kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
