PM Inggris Resmi Larang Anak di Bawah 16 Tahun Akses Media Sosial
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer secara resmi mengumumkan larangan penuh bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun untuk mengakses semua aplikasi media sosial utama. Kebijakan ini diambil demi 'keselamatan dan kebahagiaan' anak-anak di Inggris.
Dalam konferensi pers pada Senin (15/6/2026), Starmer menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan berkompromi dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial. 'Pemerintah selalu tentang pilihan, dan jelas bagi saya bahwa larangan penuh adalah pilihan yang tepat,' ujarnya seperti dilaporkan Sky News dan Anadolu Agency.
Starmer menyoroti bagaimana media sosial membuat anak-anak tidak bahagia, menciptakan ruang untuk pelecehan dan kekerasan, serta merusak kesehatan mental mereka. 'Saya tidak siap untuk berkompromi dengan keselamatan dan kebahagiaan anak-anak kita, dan itulah mengapa larangan ini harus terjadi, dan itulah mengapa larangan ini akan terjadi,' tegasnya.
Lebih lanjut, PM Inggris tersebut menekankan bahwa produk-produk yang tidak tercakup dalam larangan menyeluruh, seperti platform game, tetap harus mencegah anak-anak berkomunikasi dengan orang asing. Ia juga mengakui bahwa mungkin ada anak-anak yang mencoba menghindari larangan, namun hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak menerapkannya.
'Ini akan membuat anak-anak kita lebih bahagia. Dan kita akan memberikan mereka lebih banyak waktu, lebih banyak keamanan, lebih banyak kebebasan untuk tumbuh dewasa, lebih banyak kesempatan. Dan pada akhirnya, itulah tujuan dari pemerintahan ini,' tambah Starmer.
Pemerintah Inggris disebut telah belajar dari negara-negara seperti Australia yang sudah lebih dulu menerapkan larangan serupa. Jika disetujui parlemen, larangan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun ini akan mulai berlaku pada musim semi tahun 2027.
Dampak Positif yang Diharapkan
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi paparan konten berbahaya, meningkatkan interaksi sosial langsung, dan melindungi kesehatan mental generasi muda. Pemerintah juga akan memantau implementasi larangan ini secara ketat.
