Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga ruang digital yang sehat di tengah polemik yang dipicu oleh video pernyataan Amien Rais. Penegasan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, dalam sebuah talkshow di stasiun televisi swasta di Jakarta.
Komdigi Fokus pada Tata Kelola Konten
Fifi menjelaskan bahwa langkah pemerintah didasari oleh tanggung jawab untuk melindungi ekosistem digital dari konten yang menyesatkan. Menurutnya, video yang beredar mengandung unsur hoaks dan fitnah, sehingga perlu ditangani dalam kerangka perlindungan publik. "Komdigi tidak pernah menyampaikan akan membawa Pak Amien ke ranah hukum. Tugas kami adalah menjaga ruang digital agar tetap sehat," ujar Fifi dalam keterangan tertulis pada Kamis (7/5/2026).
Ia menekankan bahwa penanganan konten bermasalah dilakukan melalui pendekatan tata kelola ruang digital, bukan kriminalisasi terhadap individu. Fokus utama pemerintah adalah memastikan masyarakat tidak terpapar informasi yang dapat merusak kepercayaan publik dan memicu disinformasi.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Pandangan Fifi mendapat penguatan dari Plt Deputi Badan Komunikasi (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana. Kurnia mengingatkan pentingnya batas dalam kebebasan berekspresi. Menurutnya, kebebasan berpendapat tidak boleh dijadikan alasan untuk menyebarkan konten yang melanggar privasi dan kehormatan seseorang. Pemerintah, kata Kurnia, juga memiliki tanggung jawab untuk terus mengedukasi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsyudi Suhud, menyoroti aspek etika. Ia menyatakan bahwa mencampuradukkan kritik kebijakan dengan tuduhan personal tanpa dasar tidak dibenarkan. Bahkan dalam perspektif agama, hal tersebut dinilai haram karena dapat merusak marwah individu.
Pandangan Berbeda dari Partai Ummat
Di sisi lain, Ketua DPP Partai Ummat, Achyar Muttaqin, berpendapat bahwa pernyataan Amien Rais merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dalam konteks memberi nasihat kepada pemimpin. Perdebatan ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi, terutama di ruang digital yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.
Dengan berbagai pandangan yang berkembang, diskusi mengenai batas kebebasan berekspresi dan tanggung jawab di ruang digital terus berlanjut. Pemerintah berharap masyarakat dapat bijak dalam menyikapi informasi dan turut serta menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif.
