Israel Putus Kontak dengan Pejabat Uni Eropa Akibat Pernyataan Apartheid
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengumumkan pemutusan semua kontak dengan pejabat tinggi Uni Eropa, Kaja Kallas. Keputusan ini diambil sebagai respons atas pernyataan Kallas yang dianggap membandingkan Israel dengan rezim apartheid di Afrika Selatan.
Ketegangan diplomatik antara Israel dan Uni Eropa terus meningkat sejak pecahnya perang Gaza pada Oktober 2023. Tindakan kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat menjadi salah satu sumber perselisihan utama.
Dalam pernyataannya melalui media sosial X pada Kamis (18/6/2026), Saar menuduh Kallas, yang menjabat sebagai kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, telah bertindak obsesif dan tidak adil terhadap Israel. Saar merujuk pada laporan bahwa Kallas menyamakan Israel dengan rezim apartheid saat kunjungannya ke Meksiko.
"Baru-baru ini, dipublikasikan bahwa selama kunjungan ke Meksiko, dia membandingkan Israel dengan rezim apartheid rasis yang pernah ada di Afrika Selatan," kata Saar. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini tidak ada bantahan atau klarifikasi dari Kallas mengenai pernyataan tersebut.
"Oleh karena itu, sebagai Menteri Luar Negeri negara Israel, saya tidak mempunyai pilihan selain memutuskan semua kontak dengan Ibu Kallas sampai dia mencabut fitnah keji yang dia tujukan kepada satu-satunya negara Yahudi di dunia, yang juga merupakan satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah," tegas Saar.
Menurut laporan media Eropa, Euractiv, pernyataan kontroversial Kallas disampaikan dalam pertemuan tertutup dengan pejabat pemerintah Meksiko bulan lalu. Kallas kemudian menanggapi kritik Saar pada Kamis (18/6), namun menolak membahas secara spesifik tuduhan pernyataan apartheid tersebut.
"Saya menghargai dialog dan keterlibatan kita, dan saya terbuka untuk melanjutkannya dengan semangat itu, secara hormat dan konstruktif," tulis Kallas di media sosial X. Ia menegaskan komitmen Uni Eropa terhadap hubungan konstruktif dengan Israel dan solusi dua negara untuk perdamaian Timur Tengah.
"UE telah mengutuk permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, yang semakin mempersulit pencapaian tujuan tersebut. Itulah posisi Uni Eropa," tambah Kallas.
Saar dalam pernyataan lanjutan menegaskan bahwa keputusannya tidak akan berubah hingga Kallas mengklarifikasi pernyataan apartheid tersebut. "Masalahnya sederhana: Jika Anda memang menyampaikan pernyataan keji dan memfitnah ini, bertanggung jawablah atas pernyataan tersebut. Jika Anda tidak menyampaikannya, bantahlah," kata Saar.
