Ipda Motalip Litiloly, Kasat Samapta Polres Nduga, Polda Papua, dikenal sebagai sosok polisi yang dekat dengan masyarakat. Kedekatannya dengan warga membuatnya lebih mudah meredam konflik antarsuku yang sering terjadi di Kabupaten Nduga. Atas aksinya itu, ia diusulkan oleh sejumlah warga untuk Hoegeng Awards 2026.
Usulan dari Warga
Salah satu pengusul adalah Iksana Murib, seorang guru di Kenyam. Ia mengajukan Ipda Motalip karena sosoknya yang ramah dan peduli terhadap masyarakat. "Beliau adalah anggota kepolisian yang sangat ramah dan peduli dengan masyarakat, serta patut dicontoh dalam keberaniannya mengatasi konflik berbahaya di Nduga," ujar Iksana kepada detikcom, Jumat (27/3/2026).
Iksana menceritakan salah satu konflik yang berhasil diredam adalah perang suku akibat pemilihan DPRD Nduga 2024. "Waktu itu terjadi perang suku. Pak Talip langsung terjun ke lapangan meskipun mereka lagi perang. Kami menyaksikan bagaimana perjuangannya," katanya.
Mayoritas masyarakat Nduga mengenal Motalip dengan panggilan akrab Pak Salib. "Dipanggil Salib karena beliau menjadi penengah antara kepolisian dan masyarakat. Kalau di Nduga, semua orang dari kecil hingga dewasa tahu Pak Talip," jelas Iksana.
Kedekatan dengan Tokoh Masyarakat
Dhias Suwanti, seorang wartawan di Jayapura, juga mengusulkan Ipda Motalip untuk Hoegeng Awards. Menurutnya, Motalip sudah bertugas di Nduga sejak awal sebelum Polres berdiri, saat masih berupa Pos Polisi. "Kebetulan dia sudah kenal dengan tokoh-tokoh masyarakat Nduga saat bertugas di Wamena sebelumnya," kata Dhias.
Awalnya, warga Nduga trauma dengan aparat akibat peristiwa penyanderaan 1996. Mereka sinis atau menghindar saat bertemu aparat. Namun, Motalip mengikuti saran tokoh masyarakat untuk tidak membawa senjata saat bertemu warga. "Dia tidak bawa senjata ke mana-mana, dan kalau ada warga kedukaan, dia datang membawa bantuan," jelas Dhias.
Butuh waktu dua tahun bagi Motalip untuk bisa dekat dengan warga. Hingga kini, warga meminta agar ia tetap ditugaskan di Nduga. "Pak Talip sudah dua kali dimutasi, tapi masyarakat selalu demo dan minta dia dikembalikan," ujar Dhias.
Pendekatan Humanis Ipda Motalip
Ipda Motalip juga menjadi kandidat dalam program Hoegeng Corner 2025. Sejak awal bertugas di Nduga pada 2012 sebagai Kepala Pos Pembangunan Nduga, ia memegang prinsip bahwa warga Nduga adalah keluarganya yang harus dilindungi dan dilayani.
Saat itu, terjadi kasus meninggalnya Anggota DPRD Paulina Ubruangge yang membuat situasi tidak kondusif. Motalip ditunjuk Kapolres Wamena untuk memimpin Pos Polisi Pembangunan Nduga. Ia meminta didampingi perwira pendukung karena membawa pasukan.
Motalip berangkat dengan lima anggota polisi lainnya. Setibanya di Distrik Kenyam, ia disambut oleh kepala suku. Ia kemudian berkomunikasi dengan keluarga almarhumah yang membawa panah dan ingin memblokade bandara. Keluarga mengajukan tiga tuntutan: melanjutkan pekerjaan almarhumah, mengangkat ipar yang meninggal ke pemerintahan, dan mempercepat pembangunan di Kenyam. Tuntutan itu disetujui dan disampaikan ke Bupati.
Menghilangkan Trauma Warga
Awalnya, warga menghindar saat berpapasan dengan Motalip. Ia bertanya kepada tokoh masyarakat dan mendapat jawaban bahwa warga Nduga masih trauma dengan aparat bersenjata. Tokoh masyarakat menyarankan agar Motalip tidak membawa senjata saat bertemu warga. Sejak itu, ia tidak lagi mengenakan seragam dinas dan tidak membawa senjata saat berkeliling.
"Dari situlah saya mulai perhatikan mereka. Saya jarang pakai baju dinas, kalau ada masalah baru saya pakai. Kalau jalan sehari-hari, saya pakai baju preman," jelas Motalip.
Perlahan, warga mulai terbuka. Motalip sering berkunjung ke rumah warga sambil membawa kopi, gula, dan rokok. "Saya temani mereka di depan kios, minum kopi bersama, jalan ke mana-mana," ucapnya.
