Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengeluarkan ultimatum kepada Iran pada awal April lalu. Tenggat waktu itu dimaksudkan untuk menekan Iran agar segera mengambil langkah dalam konflik yang sedang berlangsung. Namun, menjelang batas waktu berakhir, Trump justru mengumumkan gencatan senjata selama 14 hari. Setelah periode tersebut berakhir tanpa hasil, kesepakatan itu kembali diperpanjang. Dalam perpanjangan terbaru, tidak ada batas waktu akhir yang ditetapkan.
Ultimatum Berubah Menjadi Gencatan Senjata
Trump menyatakan bahwa AS akan menunda serangan terhadap Iran hingga negara itu mengajukan proposal baru untuk mengakhiri konflik. Ia menyebut proses tersebut akan diselesaikan "dengan satu cara atau lainnya." Sementara itu, Angkatan Laut AS tetap melanjutkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Langkah ini menambah tekanan pada ekonomi Iran yang sudah terisolasi dari jalur perdagangan global.
Tiga Skenario yang Mungkin Terjadi
Gencatan senjata selama 14 hari sempat memungkinkan terjadinya perundingan langsung pertama antara AS dan Iran dalam hampir satu dekade. Namun, kurangnya kepercayaan di kedua belah pihak masih menghalangi dimulainya putaran negosiasi berikutnya. Dalam beberapa kesempatan, sempat muncul prospek pertemuan baru di Islamabad yang dimediasi oleh Pakistan. Namun, rencana tersebut kembali ditunda atau bahkan dibatalkan sepenuhnya.
AS bersikeras pada rencana yang berisi 15 poin, sementara Iran memiliki 10 tuntutannya sendiri. Meski demikian, kedua pihak kemungkinan tidak ingin mempertahankan situasi penuh ketidakpastian dalam jangka waktu lama. Karena itu, ada dua skenario lain yang sepenuhnya berbeda. Pertama, kedua pihak bisa kembali masuk ke dalam negosiasi, memperkecil perbedaan posisi, dan pada akhirnya mencapai kesepakatan damai. Kedua, nada hubungan akan terus memburuk dan situasi militer di Selat Hormuz akan semakin meningkat, yang bahkan bisa memicu kembali pertempuran.
Perbedaan Utama antara AS dan Iran
Dari 15 tuntutan AS, ada dua yang dianggap paling utama: Iran harus menghentikan program nuklirnya, dan harus menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Dalam isu nuklir, Trump tidak ingin kembali pada kesepakatan nuklir yang dirundingkan oleh Barack Obama. Trump secara sepihak keluar dari kesepakatan itu pada 2018 dan kembali memberlakukan berbagai sanksi, dengan alasan ingin mendapatkan "kesepakatan yang lebih baik."
Media AS melaporkan bahwa perundingan terbaru terutama buntu pada soal jangka waktu. Iran disebut bersedia menghentikan program nuklirnya selama lima tahun, sementara AS menuntut setidaknya 20 tahun tanpa pengayaan uranium. Perbedaan juga muncul terkait mekanisme pengawasan dan nasib uranium yang sudah dimiliki Iran saat ini.
Isu besar kedua muncul sejak perang dimulai pada 28 Februari. Sebagai respons atas serangan AS dan Israel, Iran menghentikan pelayaran sipil di Selat Hormuz, jalur penting perdagangan global. Setelah melihat efektivitas blokade tersebut, Iran kemudian mengusulkan penerapan semacam tarif atau pungutan. Pengenaan tarif ini dinilai menguntungkan secara ekonomi bagi Iran. Di saat dunia mulai mengalami kekurangan bahan bakar dan komoditas lain, langkah tersebut juga memberi Iran posisi tawar yang besar. Bahkan setelah gencatan senjata diperpanjang, Iran mengumumkan Garda Revolusi mereka menyerang tiga kapal kargo di selat tersebut.
AS menolak sepenuhnya blokade itu. Pada pertengahan April, Trump memberlakukan blokade balasan terhadap kapal-kapal yang hendak masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Akibatnya, Iran saat ini terputus dari jalur perdagangan yang penting bagi ekonominya. Untuk kembali ke kondisi pelayaran bebas seperti sebelum perang, diperlukan misi angkatan laut internasional agar perusahaan pelayaran tidak lagi khawatir terhadap keselamatan kapal dan awaknya di Selat Hormuz.
Faktor Domestik yang Mempengaruhi Dinamika
Perang ini berdampak pada posisi domestik Presiden AS Donald Trump. Sebagian pendukung gerakan MAGA mulai menjaga jarak karena ia dinilai melanggar janji untuk tidak membawa AS ke dalam operasi militer luar negeri yang panjang dan mahal. Dampak ekonomi dari blokade juga mulai terasa di dalam negeri, bukan hanya pada harga bahan bakar. Dalam situasi ini, ada kemungkinan Trump memilih tidak mengeluarkan ultimatum baru agar tidak berada dalam posisi harus mengambil langkah militer lanjutan.
Dalam enam bulan ke depan, AS akan menghadapi pemilu paruh waktu yang akan menentukan komposisi Kongres. Jika Partai Republik kehilangan mayoritas dari Partai Demokrat, konsekuensinya akan besar bagi Trump. Hal ini menambah tekanan baginya, di satu sisi untuk tidak terjebak dalam perang berkepanjangan, dan di sisi lain tetap mencapai hasil yang menguntungkan.
Di Iran, pemerintahan di bawah Pemimpin Tertinggi baru, Mojtaba Khamenei, kemungkinan tidak berada dalam tekanan waktu yang sama, meski blokade AS tetap berdampak pada ekonomi negara itu. Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya berlaku bagi Garda Revolusi, yang oleh para ahli disebut sebagai negara dalam negara dan pengaruhnya justru semakin besar akibat konflik. Kelompok ini dinilai lebih fokus pada kekuasaan daripada de-eskalasi.
Keterlibatan Israel dan Hizbullah
Faktor lain yang penting adalah keterlibatan Israel sejak awal konflik. Tujuan perang pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak sepenuhnya sejalan dengan AS. Israel berada dalam jangkauan roket Iran, sehingga kepentingan keamanannya bersifat mendasar. Selain serangan udara terhadap Iran, konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon kembali meningkat. Dalam beberapa hari pertama gencatan senjata antara AS dan Iran, Israel tetap melanjutkan serangan besar terhadap Hizbullah.
Saat ini juga berlaku gencatan senjata yang dimediasi Trump antara Israel dan Lebanon. Perhitungannya, jika kedua negara yang secara resmi masih berperang sejak 1948 itu dapat menormalisasi hubungan, dan jika Lebanon berhasil melucuti Hizbullah, hal tersebut akan meningkatkan keamanan Israel. Namun, hasil seperti itu belum pasti, dan proses ini juga terkait erat dengan perkembangan hubungan antara AS dan Iran.
