Pemerintah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada Wakil Menteri Perminyakan Irak, Ali Maarij Al-Bahadly, dan sejumlah pemimpin milisi pro-Iran di Irak. AS menuduh mereka memfasilitasi pengalihan minyak untuk dijual demi keuntungan rezim Teheran dan milisi proksinya di Irak.
Sanksi dari OFAC
Sanksi itu dijatuhkan oleh Kantor Pengawasan Aset-aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS, seperti dilansir Al Arabiya dan Anadolu Agency, Jumat (8/5/2026). OFAC menyatakan bahwa Maarij dan para pemimpin milisi pro-Iran mengeksploitasi sektor perminyakan Irak untuk mendanai terorisme dan menggoyahkan stabilitas negara.
Pernyataan Menteri Keuangan AS
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan sanksi ini dalam pernyataan terbarunya. "Seperti geng jahat, rezim Iran menjarah sumber daya yang seharusnya menjadi milik rakyat Irak," kata Bessent. "Departemen Keuangan tidak akan tinggal diam, sementara militer Iran mengeksploitasi minyak Irak untuk mendanai terorisme terhadap Amerika Serikat dan mitra-mitra kami," tegasnya.
Tuduhan terhadap Maarij
Departemen Keuangan AS menuduh Maarij membantu memfasilitasi pengalihan produk minyak Irak untuk menguntungkan rezim Iran dan milisi pro-Iran. Sebagian dari hal ini termasuk mengizinkan pencampuran minyak Irak senilai beberapa juta dolar Amerika per hari dengan minyak Iran sebelum dikirim ke pasar.
Sanksi terhadap Pemimpin Milisi
Sanksi juga dijatuhkan terhadap tiga pemimpin senior milisi teroris yang bersekutu dengan Iran, yakni Kata'ib Sayyid Al-Shuhada dan Asa'ib Ahl Al-Haq. Mustafa Hashim Lazim Al-Behadili, pejabat keuangan senior milisi Asa'ib Ahl Al-Haq, dikenai sanksi atas tuduhan mengawasi operasi penyelundupan minyak di seluruh Irak bagian selatan. Empat perusahaan Irak yang terkait dengan Al-Behadili juga masuk daftar hitam AS.
Dukungan untuk Hizbullah
Sementara dua pejabat senior dari Kata'ib Sayyid Al-Shuhada dikenai sanksi atas tuduhan menyalurkan jutaan dolar Amerika kepada kelompok Hizbullah di Lebanon untuk membeli senjata yang dikirimkan ke Irak.
Komitmen AS
Departemen Keuangan AS dalam pernyataannya mengatakan bahwa AS akan terus meminta pertanggungjawaban kelompok-kelompok ini dan milisi-milisi teroris lainnya yang bersekutu dengan Iran di wilayah Irak, seperti Kata'ib Hizbullah, atas serangan mereka terhadap pasukan dan warga sipil AS, fasilitas diplomatik dan pusat bisnis di berbagai wilayah Irak.
