Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus berupaya menyelamatkan empat warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) di kapal tanker MT Honour 25. Kapal tersebut dibajak oleh perompak di perairan Somalia pada 22 April lalu.
Koordinasi Intensif dengan Pihak Terkait
Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2024), menyatakan bahwa pihaknya melalui KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait di Somalia. "Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait di Somalia, menindaklanjuti laporan pembajakan kapal MT Honour 25 yang terjadi di perairan sekitar Hafun, Somalia pada 22 April lalu," ujarnya.
Kru Kapal dari Berbagai Negara
Kapal tanker tersebut diawaki oleh belasan kru dari berbagai negara. Selain empat orang WNI, terdapat pula kru asal Pakistan, India, dan Myanmar. "Berdasarkan informasi yang diperoleh saat ini, pada kapal tersebut diawaki oleh 4 ABK WNI, 10 ABK Pakistan, dan 1 ABK India serta Myanmar," tutur Heni. Keempat WNI tersebut adalah Ashari Samadikun (kapten kapal asal Kabupaten Gowa), Adi Faizal (2nd Officer asal Kabupaten Bulukumba), Wahudinanto (Chief Officer asal Pemalang), dan Fiki Mutakin (asal Bogor).
Upaya Penyelamatan Melibatkan Berbagai Pihak
Heni menyebutkan bahwa upaya penyelamatan melibatkan berbagai pihak di Somalia, mulai dari pemerintah hingga tokoh masyarakat setempat. "Upaya saat ini difokuskan pada tindak lanjut penanganan yang melibatkan otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha terkait," tuturnya. Berdasarkan informasi terakhir dari KBRI Nairobi, keempat WNI dalam keadaan sehat. "Sejauh ini para ABK WNI yang berada di kapal tersebut dalam kondisi baik," ujarnya.
Imbauan untuk ABK WNI
Kemlu mengimbau agar para ABK WNI memastikan diri bekerja melalui prosedur resmi. Hal ini sangat penting untuk menjamin keselamatan. "Yang paling utama tentunya para ABK WNI ini kita upayakan bekerja melalui prosedur yang resmi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi masalah ketika mereka bekerja di luar negeri," ucap Heni.
Kemlu berjanji akan terus melakukan upaya penyelamatan dan memberikan perkembangan informasi kepada publik.
