Presiden Prabowo Subianto menginginkan potongan tarif untuk aplikator ojek online (ojol) di bawah 10 persen. Keinginan tersebut disambut beragam oleh para pengemudi ojol. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).
Pernyataan Prabowo soal Potongan Ojol
Prabowo awalnya bertanya apakah pengemudi ojol setuju potongan tarif untuk aplikator sebesar 10 persen. Ia kemudian menyatakan tidak setuju dan menegaskan potongan harus di bawah 10 persen. "Kalian minta 10 persen ya? Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen. Harus di bawah 10 persen," ujar Prabowo yang disambut sorak sorai massa buruh.
Prabowo juga menyinggung Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Ia menegaskan pekerja transportasi online harus mendapatkan BPJS Kesehatan dan pembagian pendapatan minimal 92 persen untuk pengemudi.
Harapan Driver Ojol
Sejumlah driver ojol menyambut positif pernyataan Prabowo. Diah (49), driver Gojek sejak 2015, mengaku sangat mendambakan kebijakan tersebut. Menurutnya, potongan di bawah 10 persen akan sangat meringankan beban driver.
"Wah itu sangat bagus sekali! Suka deh, aku mau. Itu dambaan semua driver," kata Diah saat ditemui di Monas. Ia mencontohkan potongan 20 persen saat ini sangat memberatkan, terutama pada layanan fitur 'hemat'. Untuk tarif Rp 20 ribu, driver hanya menerima bersih sekitar Rp 17 ribu setelah potongan.
Driver lain, Sule (46), yang mulai narik sejak 2019, juga menyambut baik rencana tersebut. Namun ia berharap kebijakan itu benar-benar terealisasi, bukan sekadar janji. "Kalau itu (potongan 8 persen) terealisasi ya lebih bagus, tapi buktikan dulu ke depannya kalau emang bener," tuturnya. Ia mengaku pendapatan driver semakin terimpit biaya operasional seperti sewa motor dan pembelian baterai motor listrik.
Kekhawatiran Adanya Celah Biaya Lain
Di sisi lain, sebagian driver khawatir aplikator akan mencari celah lain untuk menutupi penurunan komisi. Isa (49), driver Grab, mengaku memiliki perasaan campur aduk. Ia berterima kasih karena pemerintah merespons tuntutan driver, namun skeptis aplikator akan merelakan keuntungan begitu saja.
"Saya jujur saja percaya dan tidak percaya. Takutnya ini (komisi) diturunkan, tapi ada sisi lain yang dia naikkan. Misalkan pelanggan tetap bayar Rp 28 ribu, kita tetap dapat segitu karena fee layanan atau biaya aplikasinya yang dinaikkan," kata Isa.
Menurutnya, transparansi biaya layanan masih sangat minim. Driver sering tidak tahu mengapa potongan antar transaksi berbeda. "Fee ini masalah, aplikator menetapkannya semau gue. Kadang Rp 3.000, kadang Rp 5.000. Kalau nanti komisi turun tapi biaya layanan naik, pendapatan kita tetap segitu saja," jelasnya.
Kekhawatiran serupa disampaikan Andrianto (33), driver Gojek. Ia mencontohkan program 'langganan gacor' yang mengharuskan driver membayar Rp 20 ribu per hari agar diprioritaskan mendapat orderan. "Bayangkan, sebulan Rp 600 ribu. Itu sudah bisa buat bayar kontrakan atau beli susu anak. Aplikator naikkan biaya layanan ke customer, tapi kita driver tetap dapat harga yang sama," ungkapnya.
Respons Gojek dan Grab
Gojek dan Grab Indonesia merespons keinginan Prabowo. Direktur Utama GoTo, Hans Patuwo, menyatakan pihaknya mematuhi peraturan pemerintah. "GoTo senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2026," ujarnya.
GoTo saat ini melakukan pengkajian untuk memahami detail dan implikasi peraturan tersebut. Mereka akan berkoordinasi dengan pemerintah. Grab Indonesia juga menghormati arahan Prabowo. CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengimplementasikan perubahan ini, dengan tetap menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen dan keberlanjutan industri.
