Trump Berikan Apresiasi Khusus kepada Indonesia dalam Forum Perdamaian Global
Dalam rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digelar di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Indonesia. Apresiasi ini diberikan karena komitmen Indonesia dalam mengirimkan pasukan untuk menjaga perdamaian di kawasan konflik.
"Negara-negara yang hadir di sini hari ini tidak hanya menyumbangkan uang, beberapa juga menjanjikan personel untuk membantu menjaga gencatan senjata dan mengamankan perdamaian, karena mereka tahu situasinya akan memburuk, dan dua minggu tidak berarti apa-apa," ujar Trump dalam pidatonya pada Kamis, 19 Februari 2026.
Pujian untuk Indonesia dan Kepemimpinan Prabowo Subianto
Trump tidak hanya berterima kasih, tetapi juga memberikan pujian khusus kepada Indonesia sebagai negara yang hebat. "Khususnya Indonesia, terima kasih banyak Indonesia, itu negara yang hebat, terima kasih banyak," katanya dengan penuh penghargaan.
Lebih lanjut, Trump juga memuji Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Ia menggambarkan Prabowo sebagai sosok yang tangguh dan cerdas. "Lihatlah, lihat dia (Prabowo), lihat betapa tangguhnya dia, menurutmu mudah berurusan dengannya? Lihatlah wajahnya, dia orang yang tangguh, dan kita bilang kita butuh kekuatan, dan dia tidak keberatan, dia tangguh, dan dia cerdas, dan kecerdasan lebih penting," ucap Trump dalam forum tersebut.
Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian Indonesia ke Gaza
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kesiapan untuk mengerahkan sekitar 5.000 hingga 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza sebagai bagian dari pasukan perdamaian. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa ruang lingkup tugas personel Indonesia bersifat terbatas dan spesifik, sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan.
Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan pada Sabtu, 14 Februari, Kemlu menyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) sepenuhnya berada di bawah kendali nasional. Hal ini didasarkan pada mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025), Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, dan hukum internasional.
Kemlu juga menjelaskan pokok-pokok national caveats atau pembatasan tindakan militer TNI saat bertugas dalam operasi internasional, yang meliputi:
- Mandat non-combat dan non-demilitarisasi, artinya keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur atau demiliterisasi.
- Fokus pada misi kemanusiaan, termasuk perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan kapasitas Polisi Palestina.
- Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun.
Dengan komitmen ini, Indonesia diperkirakan akan menjadi negara pertama yang berkontribusi dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), sejalan dengan rencana perdamaian yang diusung oleh Presiden Donald Trump. Langkah ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian global, sekaligus mendapatkan pengakuan internasional.
