Survei Median: Mayoritas Publik Percaya RI Tetap Bela Palestina Meski Gabung Board of Peace
Lembaga Survei Median merilis temuan persepsi publik di media sosial terkait bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden, yaitu 55,7%, percaya bahwa pemerintah Indonesia tetap akan konsisten membela Palestina meskipun telah bergabung dengan forum perdamaian tersebut.
Metodologi dan Demografi Survei
Survei ini dilaksanakan dalam periode 10-14 Februari 2026 dengan melibatkan total 1.200 responden yang tersebar dari seluruh provinsi di Indonesia. Metode survei dilakukan dengan kuesioner berbasis Google Form yang disebarkan ke para responden di platform media sosial, dengan target pengguna aktif media sosial berusia 17 sampai 60 tahun ke atas.
Peneliti kemudian melakukan telepon balik kepada para responden yang telah mengisi formulir tersebut untuk menyocokkan kesesuaian isi jawaban. Secara demografi, proporsional responden laki-laki dan perempuan adalah 50,6% dan 49,4%. Responden terbanyak berada di Pulau Jawa dengan proporsi mencapai 40,2%.
"Kami membuat pertanyaan-pertanyaan di dalam Google Form. Kemudian kami sebar dan blasting ke provinsi-provinsi yang ada. Setelah itu kami menerima respons dari mereka dan bagi mereka yang memberikan jawaban, kami melakukan kontak lagi untuk memastikan kesesuaian isi," jelas Direktur Riset Lembaga Survei Median, Ade Irfan Abdurahman, saat memaparkan metode penelitian survei tersebut pada Senin (23/2/2026).
Modal Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah
Direktur Eksekutif Riset Lembaga Survei Median, Rico Marbun, memaparkan bahwa mayoritas responden, yakni 55,7%, percaya bahwa pemerintah konsisten membela Palestina meski bergabung dengan Board of Peace. "Pemerintah masih memiliki modal kepercayaan yang cukup: Sebanyak 55,7% percaya pemerintah tetap akan konsisten bela Palestina meski tergabung BoP, ini tentu perlu dimanfaatkan sebaik mungkin," kata Rico.
Rico menilai pemerintah saat ini masih memiliki modal sosial yang cukup kuat di mata publik. Modal tersebut, menurutnya, bisa menjadi bekal penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian ataupun perbaikan terhadap situasi yang berkembang. "Pemerintah ini sebenarnya masih punya modal sosial yang cukup ya sebagai pemerintahnya. Modal sosial yang cukup untuk melakukan adjustment atau perbaikan terhadap situasi," ujar Rico.
"Jadi kalau kita melihat bahwa ada tendensi yang cukup negatif begitu, tetapi ternyata masih ada sekitar 55,7 persen yang percaya pemerintah itu masih konsisten, begitu ya, untuk membela Palestina meskipun bergabung dengan Board of Peace," lanjutnya.
Penolakan dan Dukungan terhadap Keanggotaan Board of Peace
Survei juga mengungkap temuan lain, di mana 50,4% responden menyatakan tidak setuju Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace. Penolakan utama didorong oleh beberapa alasan, antara lain:
- Kekhawatiran bahwa Board of Peace akan didominasi oleh Amerika Serikat atau Israel: 14,6%
- Keberatan terhadap biaya iuran sebesar 17 triliun rupiah: 9,6%
- Keadaan Palestina yang belum merdeka: 6,8%
Sementara itu, terdapat 34,8% responden yang menyatakan setuju Indonesia bergabung dengan Board of Peace. Alasan mayoritas yang mendukung adalah:
- Demi kemerdekaan Palestina: 15%
- Memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional: 10,2%
- Upaya perdamaian dunia: 9,2%
Respons terhadap Biaya Keanggotaan dan Pengiriman Pasukan
Dalam survei itu juga dilaporkan bahwa 73,3% responden menyatakan tidak setuju jika Indonesia membayar keanggotaan Board of Peace senilai USD 1 miliar atau setara dengan Rp 17 triliun. Sementara itu, 23,1% responden menyatakan setuju dan 3,6% tidak menjawab.
Survei juga mempertanyakan terkait pengiriman pasukan Indonesia, di mana sebanyak 36,4% menyatakan setuju, 36,6% tidak setuju, dan 27% tidak tahu atau ragu-ragu.
