Spanyol Bantah Klaim AS Soal Kerja Sama Militer di Timur Tengah
Spanyol Bantah Klaim AS Soal Kerja Sama Militer

Spanyol Bantah Klaim AS Soal Kerja Sama Militer di Timur Tengah

Spanyol secara resmi membantah klaim sepihak dari Gedung Putih Amerika Serikat (AS) yang menyatakan bahwa Madrid telah setuju untuk bekerja sama dalam operasi militer AS di kawasan Timur Tengah. Bantahan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, melalui siaran radio Cadena SER pada Kamis (5/3/2026).

Klaim Gedung Putih dan Ancaman Perdagangan

Sebelumnya, sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengklaim bahwa Spanyol telah mendengar pesan Presiden Donald Trump dengan jelas dan dalam beberapa jam terakhir setuju untuk bekerja sama dengan militer AS. Klaim ini muncul setelah Trump pada Selasa (3/3) mengancam akan "memutus semua perdagangan dengan Spanyol".

Ancaman Trump dilontarkan sehari setelah Menlu Albares menyatakan bahwa Spanyol tidak akan mengizinkan AS menggunakan pangkalan militer yang dioperasikan bersama di Spanyol selatan dalam serangan apa pun yang tidak tercakup oleh piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Posisi Tegas Spanyol

Dalam bantahannya, Albares menegaskan bahwa posisi pemerintah Spanyol mengenai perang di Timur Tengah dan penggunaan pangkalan militer mereka tidak berubah sedikit pun. Dia menyangkal klaim Leavitt dan menekankan bahwa Spanyol tetap konsisten dengan prinsip-prinsip internasional.

"Posisi pemerintah Spanyol mengenai perang di Timur Tengah dan pemboman di Iran, mengenai penggunaan pangkalan kami, tidak berubah sedikit pun," ujar Albares.

Implikasi dan Konteks Regional

Insiden ini menyoroti ketegangan diplomatik antara AS dan Spanyol terkait kebijakan keamanan di Timur Tengah, khususnya menyangkut Iran. Klaim AS yang dibantah Spanyol dapat memengaruhi:

  • Hubungan bilateral antara kedua negara.
  • Koordinasi militer di kawasan Timur Tengah.
  • Stabilitas regional dalam konteks konflik yang sedang berlangsung.

Dengan bantahan ini, Spanyol menegaskan komitmennya pada hukum internasional dan menolak tekanan dari AS untuk terlibat dalam operasi militer yang dianggap tidak sah.