Kemlu Tegaskan Pasukan Perdamaian RI di Gaza Fokus Kemanusiaan, Bukan Tempur
Pemerintah Indonesia masih mempersiapkan rencana pengiriman ribuan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bergabung dengan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, Palestina. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan bahwa ruang lingkup tugas personel Indonesia bersifat terbatas dan spesifik, sesuai dengan mandat mengikat yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan disepakati dengan ISF.
Mandat Non-Kombatan dan Prinsip Dasar
Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan pada Sabtu, 14 Februari 2026, Kemlu menyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam ISF sepenuhnya berada di bawah kendali nasional. Hal ini didasarkan pada Resolusi 2803 (2025) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, serta hukum internasional yang berlaku.
Kemlu menjelaskan bahwa national caveats atau pembatasan tindakan militer TNI selama bertugas di operasi internasional mencakup mandat non-combat dan non-demilitarisasi. Artinya, keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur atau demiliterisasi, melainkan berfokus pada aspek kemanusiaan.
"Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun," tegas Kemlu dalam pernyataannya.
Tugas Kemanusiaan dan Pembatasan Area
Mandat Indonesia di Gaza bersifat kemanusiaan, dengan fokus utama pada:
- Perlindungan warga sipil
- Bantuan kemanusiaan dan kesehatan
- Rekonstruksi infrastruktur
- Pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina
Penggunaan kekuatan oleh TNI juga sangat terbatas, hanya diperbolehkan untuk self-defense dan mempertahankan mandat. Tindakan ini harus dilakukan secara proporsional, bertahap, sebagai upaya terakhir, dan sesuai dengan hukum internasional serta Rules of Engagement.
Area penugasan personel Indonesia dibatasi secara khusus hanya di Gaza, yang merupakan bagian integral dari wilayah Palestina. Persetujuan dari otoritas Palestina menjadi prasyarat mendasar sebelum deployment dapat dilakukan.
Penolakan Perubahan Demografi dan Prinsip Kedaulatan
Kemlu juga menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten menolak segala upaya perubahan demografi atau relokasi paksa rakyat Palestina dalam bentuk apa pun. Partisipasi Indonesia didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dan hak menentukan nasib sendiri bangsa Palestina.
"Partisipasi dan kehadiran personel Indonesia dalam ISF tidak dimaknai sebagai pengakuan atau normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun," jelas Kemlu.
Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara, sesuai dengan hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati. Indonesia akan mengakhiri partisipasinya jika pelaksanaan ISF menyimpang dari national caveats atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia.
Respons Hamas dan Rencana Pengiriman Pasukan
Kelompok milisi Hamas sebelumnya merespons rencana Indonesia mengirimkan ribuan tentara sebagai bagian dari ISF di Jalur Gaza. Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, menekankan bahwa wilayah kerja pasukan internasional, termasuk dari Indonesia, harus dibatasi di perbatasan Jalur Gaza.
Hamas menyatakan bahwa tugas pasukan itu perlu diperjelas, yaitu mencegah agresi militer Israel dan menghentikan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. ISF sendiri adalah pasukan keamanan dan penjaga perdamaian multinasional yang diamanatkan oleh PBB, dibentuk sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza yang dirancang oleh Amerika Serikat dan disepakati oleh Israel serta Hamas pada akhir 2025.
Pemerintah Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk mengerahkan sekitar 5.000 hingga 8.000 personel TNI ke Gaza sebagai anggota pasukan perdamaian. Dengan demikian, Indonesia diyakini akan menjadi negara pertama yang berkontribusi untuk Pasukan Stabilisasi Internasional, sesuai dengan rencana perdamaian yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
