Min Aung Hlaing Terpilih Jadi Presiden Myanmar, Kekuasaan Militer Terus Berlanjut
Jakarta - Mantan panglima junta Myanmar, Min Aung Hlaing, resmi terpilih sebagai presiden negara tersebut pada 3 April 2026. Terpilihnya jenderal berusia 69 tahun ini menandakan bahwa kekuasaan militer di Myanmar akan terus berlangsung dan menguat dalam struktur politik. Dalam pemungutan suara di parlemen, Min Aung Hlaing meraih 429 dari 584 suara, didukung oleh partai promiliter, Partai Solidaritas dan Pembangunan, serta anggota parlemen lain yang ditunjuk oleh junta.
Transisi yang Dikendalikan untuk Pertahankan Dominasi Militer
Pemilu ini menjadi puncak dari transisi yang dikendalikan dan dirancang secara ketat untuk memastikan militer tetap berada di pusat kekuasaan. Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta militer pada Februari 2021 dengan menggulingkan pemimpin demokratis Aung San Suu Kyi dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), kini mengonsolidasikan posisinya. NLD, yang dua kali memenangkan pemilu pada 2015 dan 2020, dituding melakukan kecurangan oleh militer, yang akhirnya memicu kudeta dan perang saudara berkepanjangan.
Perang Saudara Tak Kunjung Usai dan Dampak Kemanusiaan
Lima tahun pasca kudeta, Myanmar masih terjerat dalam konflik internal yang memanas. Militer menguasai kota-kota utama dan institusi kunci, tetapi hanya mengendalikan kurang dari separuh wilayah negara. Sebagian besar wilayah perbatasan dan pedesaan masih diperebutkan atau dikuasai oleh kelompok oposisi. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa sejak 2021, sekitar 6.800 warga sipil tewas dan 3,6 juta orang mengungsi akibat konflik, dengan perkiraan korban yang mungkin lebih tinggi.
Kemenangan Min Aung Hlaing dinilai tidak menyelesaikan konflik, karena pemilu hanya berlangsung di 265 dari 330 kota administratif akibat pertempuran yang masih berlangsung. Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah negara-negara Barat, dan kelompok pembela hak asasi manusia menyatakan pemilu tidak bebas dan adil, dengan partai oposisi disingkirkan dan kritik dikriminalisasi. Sementara itu, Aung San Suu Kyi, kini berusia 80 tahun, menjalani hukuman 27 tahun penjara atas berbagai dakwaan.
Konsolidasi Kekuasaan dan Mekanisme Baru
Min Aung Hlaing telah membangun berbagai mekanisme untuk memastikan kewenangan militer tetap besar, termasuk pembentukan Dewan Konsultatif Persatuan yang disebut analis sebagai "lembaga super" di atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yoshihiro Nakanishi, profesor di Pusat Studi Asia Tenggara, Universitas Kyoto, menyatakan bahwa transisi ini bukan menuju pemerintahan sipil yang demokratis, melainkan upaya memformalkan rezim militer dan mengukuhkan kudeta 2021 sebagai kenyataan tak terubah.
Ekonomi Terpuruk dan Krisis Energi
Perekonomian Myanmar terkoyak oleh perang, sanksi, dan krisis listrik, serta kini menghadapi dampak perang di Iran dan gangguan jalur pelayaran melalui Selat Hormuz. Negara ini sangat bergantung pada impor bahan bakar olahan dari Singapura dan Malaysia, sehingga kenaikan harga minyak tak terhindarkan. Junta bahkan memberlakukan pembatasan bahan bakar bagi kendaraan pribadi, menambah tantangan serius bagi pemulihan ekonomi di tengah perebutan kendali wilayah.
Eskalasi Konflik dan Penggunaan Teknologi Militer
Pertempuran terus berlanjut tanpa terobosan perdamaian, dengan junta memperluas wajib militer, meningkatkan penggunaan drone, dan mengandalkan kekuatan udara. Serangan udara yang intensif mengakibatkan korban sipil besar, terutama di wilayah Sagaing, Rakhine, dan daerah konflik lainnya. Sebelum menjabat presiden, Min Aung Hlaing mengundurkan diri dari posisi panglima militer dan digantikan oleh sekutu dekatnya, Ye Win Oo, mantan kepala intelijen yang memimpin penangkapan Aung San Suu Kyi.
Prospek Masa Depan dan Tekanan Internasional
Kelompok oposisi tetap bertahan dan membentuk badan baru, dengan perang saudara diperkirakan akan terus berlanjut atau bahkan meningkat. Sabe Soe, direktur LSM Burma Center Prague, menekankan pentingnya komunitas internasional untuk tidak memberikan legitimasi kepada sistem politik junta. Jaksa Mahkamah Pidana Internasional telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Min Aung Hlaing pada 2024 atas dugaan penganiayaan etnis Rohingya.
Di parlemen, Khin Yi, ketua Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan, terpilih sebagai ketua majelis rendah, namun analis seperti Hunter Marston dari CSIS tidak berharap perubahan cepat atau demokratisasi. China telah menyampaikan ucapan selamat, tetapi negara tetangga lain mungkin enggan bekerja sama dengan junta. Yoshihiro Nakanishi memperingatkan bahwa pemerintahan baru ini berpotensi berkembang menjadi kediktatoran personal, dengan akuntabilitas militer yang tidak berjalan.
