Naypyitaw - Dalam sebuah seremoni parlementer yang megah di ibu kota Myanmar, Naypyitaw, Jumat (10/4) waktu setempat, Min Aung Hlaing secara resmi dilantik menjadi presiden negara tersebut. Pelantikan ini menandai babak baru dalam kepemimpinan politik Myanmar, setelah lima tahun di bawah pemerintahan junta militer yang dimulai dengan kudeta pada tahun 2021.
Transisi dari Militer ke Sipil
Min Aung Hlaing, yang sebelumnya menjabat sebagai panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi pada tahun 2021. Kudeta tersebut memicu perang sipil yang berkepanjangan dan mengakibatkan penahanan Suu Kyi. Setelah setengah dekade memerintah dengan tangan besi, junta menyelenggarakan pemilu pada Januari lalu, yang dimenangkan secara telak oleh sekutu militer, membuka jalan bagi Min Aung Hlaing untuk menduduki jabatan tertinggi.
Sumpah Presiden dan Janji Reformasi
Dalam seremoni yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara tetangga seperti China, India, dan Thailand, pria berusia 69 tahun itu mengucapkan sumpah presiden. "Saya akan mengabdikan diri untuk melayani Republik Persatuan Myanmar," ujar Min Aung Hlaing, yang berjanji untuk berjuang demi keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Ia memulai masa jabatan lima tahunnya setelah mengundurkan diri sebagai jenderal tertinggi militer, tepat sebelum liburan Thingyan yang merayakan tahun baru Myanmar.
Kritik dan Skeptisisme Internasional
Namun, transisi ini tidak luput dari kritik. Kelompok pengawas demokrasi mencemooh pelantikan tersebut sebagai upaya untuk mengubah citra pemerintahan militer dengan kedok sipil yang dianggap tidak meyakinkan. Lebih dari dua pertiga dari 30 menteri dalam pemerintahan baru, yang juga dilantik pada hari yang sama, merupakan pensiunan atau anggota militer yang masih aktif, mengindikasikan dominasi militer yang terus berlanjut.
Analis politik menyatakan bahwa salah satu tujuan utama pemilu ini adalah untuk menormalkan citra junta dengan lapisan legitimasi, sekaligus mencairkan kembali keterlibatan asing dan proyek-proyek investigasi. Di tingkat internasional, para pemimpin Myanmar pasca-kudeta sering dianggap sebagai paria oleh banyak negara.
Keamanan Ketat dan Situasi Dalam Negeri
Wartawan AFP melaporkan bahwa menjelang seremoni, regu penjinak bom berpatroli di hotel-hotel di Naypyitaw, sementara gedung parlemen dikepung oleh pos pemeriksaan keamanan. Junta Myanmar menggembar-gemborkan pemilu sebagai kembalinya kekuasaan kepada rakyat dan kesempatan untuk rekonsiliasi dalam perang sipil, tetapi realitas di lapangan menunjukkan tantangan yang masih besar.
Dengan pelantikan ini, masa depan Myanmar tetap tidak pasti, di tengah konflik internal dan tekanan internasional yang terus membayangi.
