Kelompok Lobi Pro-Israel Serukan Penghentian Bantuan Militer AS ke Israel
Kelompok lobi pro-Israel yang beraliran liberal, J Street, secara resmi menyerukan penghentian secara bertahap untuk semua bantuan militer Amerika Serikat kepada Israel pada tahun 2028 mendatang. Seruan ini menjadi tanda yang sangat mencolok tentang seberapa jauh pergeseran politik di Washington terkait dukungan tanpa syarat bagi Israel selama ini.
Wawancara dengan Haaretz Ungkap Detail Seruan
Dalam wawancara eksklusif dengan media Israel, Haaretz, seperti dilansir Middle East Monitor, Selasa (14/4/2026), kepala J Street, Jeremy Ben-Amin, menyatakan bahwa hubungan AS-Israel perlu "dinormalisasi" sehingga tidak ada lagi pengecualian untuk perlakuan khusus. Ben-Amin menegaskan bahwa Israel diharapkan dapat membiayai kebutuhan militernya sendiri dari anggaran domestik setelah perjanjian bantuan militer saat ini berakhir.
Banyak pengkritik telah lama menekankan bahwa sikap agresif Israel di kawasan Timur Tengah dan pendudukan ilegal atas Palestina yang berkelanjutan akan sangat terhambat tanpa bantuan militer dari AS. Hal ini diprediksi akan memaksa Tel Aviv untuk mengubah kebijakan luar negerinya secara signifikan.
Pergeseran Sikap yang Signifikan dalam Lobi Pro-Israel
Pergeseran sikap ini dianggap sangat signifikan karena J Street telah sejak lama memposisikan diri sebagai alternatif Zionis liberal terhadap kelompok-kelompok lobi pro-Israel yang lebih beraliran garis keras. Meskipun demikian, organisasi ini tetap berkomitmen untuk mempertahankan hubungan AS-Israel yang kuat dan berkelanjutan.
Meskipun sikap J Street tidak sampai menyerukan embargo senjata penuh terhadap Israel, langkah ini menandai salah satu pengakuan paling jelas dari organisasi pro-Israel arus utama di AS bahwa era subsidi militer otomatis untuk Tel Aviv semakin sulit dipertahankan secara politis. Ben-Ami mencetuskan bahwa penjualan senjata ke Israel di masa depan harus tunduk pada standar hukum yang sama seperti yang diterapkan terhadap negara-negara lainnya.
Standar Hukum dan Anggaran Pertahanan Israel
Salah satu standar hukum yang dimaksud adalah undang-undang Leahy, yang melarang bantuan AS kepada unit militer asing yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat. Ben-Amin juga berpendapat bahwa Israel, dengan anggaran pertahanan yang mencapai US$ 45 miliar atau setara Rp 771 triliun, sebenarnya mampu membiayai sendiri sistem pertahanan canggih seperti Iron Dome tanpa bergantung pada bantuan luar negeri.
Pergeseran Politik di Kalangan Partai Demokrat
Pergeseran sikap salah satu kelompok lobi pro-Israel ini terjadi di tengah pergeseran lebih luas di kalangan Partai Demokrat, di mana Israel semakin dipandang sebagai beban politik daripada sekutu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pekan lalu, jajak pendapat terbaru dari Pew Research Center menunjukkan bahwa 60 persen warga dewasa AS sekarang memandang Israel secara negatif.
Di antara kalangan Partai Demokrat dan independen yang condong ke Demokrat, angka tersebut meningkat menjadi 80 persen, naik dari 69 persen pada tahun lalu. Penurunan dukungan publik ini secara perlahan membentuk kembali politik arus utama Partai Demokrat. Salah satu anggota DPR dari Partai Demokrat, Alexandria Ocasio-Cortez, mengatakan pada awal bulan ini bahwa dirinya akan menentang bantuan militer AS kepada Israel di masa depan, termasuk untuk sistem pertahanan seperti Iron Dome.
Perubahan sikap ini mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang di Amerika Serikat, di mana dukungan tradisional untuk Israel mulai dipertanyakan oleh berbagai kelompok, termasuk di dalam lingkaran lobi pro-Israel sendiri. Hal ini dapat berdampak pada kebijakan luar negeri AS di kawasan Timur Tengah dalam beberapa tahun mendatang.
