Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Buky Wibawa Karya Guna, menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan fondasi dan kunci utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADPSI di Provinsi Bali, Senin (29/6).
Dukungan Penuh terhadap Program Prioritas Pusat
Menurut Buky, keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kemajuan daerah. Karena itu, DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung berbagai program prioritas pemerintah pusat, termasuk implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tetap menyesuaikan pelaksanaannya terhadap kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
"Pasti Indonesia akan sejahtera. Kalau daerah makmur, Indonesia makmur. Daerah maju, Indonesia maju. Jadi pada dasarnya pemerintah pusat juga konsentrasi pembangunan dimulai dari daerah, termasuk melalui berbagai program-program yang direncanakan oleh Pak Presiden. Program prioritas Presiden itu juga kami dukung sepenuhnya dengan bahasa dan pengertian yang bisa diterapkan secara efektif dan efisien di daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).
Tantangan Fiskal dan Kreativitas Daerah
Buky mengakui bahwa pemerintah daerah turut merasakan dampak pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan di daerah. Menurutnya, keterbatasan fiskal justru menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
"Itu memang dirasakan oleh kami di daerah pengurangan dana transfer ya. Tetapi bukan berarti bahwa pembangunan tidak bisa berlanjut. Nah di sinilah justru tantangannya, kita mengerti keuangan di pusat, dan kami di daerah juga akan mendorong kepala daerah agar lebih kreatif menjalankan roda pembangunan," jelasnya.
Optimalisasi Aset Daerah untuk PAD
Lebih lanjut, Buky mencontohkan salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan pendataan ulang terhadap aset-aset milik pemerintah daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, agar dapat dimanfaatkan secara lebih produktif dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sinergi Antardaerah di Rakernas ADPSI
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, selaku tuan rumah Rakernas ADPSI, mengapresiasi seluruh peserta yang hadir dari berbagai provinsi di Indonesia. Ia menilai kehadiran lebih dari 240 peserta menjadi bentuk dukungan terhadap Provinsi Bali sekaligus memperkuat sinergi antardaerah dalam membahas berbagai isu strategis nasional.
Fiskal dan Pariwisata Bali
Menurutnya, salah satu agenda penting dalam Rakernas kali ini adalah pembahasan mengenai kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Provinsi Bali memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain karena sektor pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
"Di Bali juga punya pariwisata yang nanti kami akan bahas tentang bagaimana fiskal pusat terhadap daerah khususnya Provinsi Bali. Ini mendapat perhatian karena pariwisata ini kami tidak bisa hitung, beda dengan hasil bumi dan hasil alam. Tapi secara devisa, kami penyumbang devisa kira-kira berangka di 160-170 triliun per tahun," ujarnya.
Ia menjelaskan besaran kontribusi tersebut menjadi alasan agar kebijakan fiskal dari pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap daerah-daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian.
Forum Strategis Aspirasi Daerah
Ia juga menambahkan, Rakernas ADPSI menjadi forum strategis untuk menyampaikan berbagai aspirasi daerah kepada pemerintah pusat sekaligus memperkuat dukungan DPRD se-Indonesia terhadap pelaksanaan program prioritas nasional.
