Korut Ancam Beri Respons Mengerikan Jika Korsel Kirim Drone Lagi
Pemerintah Korea Utara (Korut) mengeluarkan ancaman keras terhadap Korea Selatan (Korsel) terkait penerbangan drone di wilayah perbatasan. Ancaman ini disampaikan langsung oleh Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, melalui pernyataan resmi yang disiarkan oleh kantor berita KCNA.
Peringatan Keras dari Pyongyang
Dalam pernyataannya yang dilansir kantor berita AFP pada Jumat, 13 Februari 2026, Kim Yo Jong memberikan peringatan tegas bahwa pengiriman drone yang melanggar kedaulatan Korea Utara akan memicu respons yang mengerikan. "Saya memberikan peringatan sebelumnya bahwa terulangnya provokasi seperti itu yang melanggar kedaulatan yang tidak dapat dicabut dari DPRK, pasti akan memicu respons yang mengerikan," tegasnya.
Kim Yo Jong menegaskan bahwa pihaknya tidak peduli siapa dalang di balik penyusupan drone ke wilayah udara Korea Utara, baik itu individu maupun organisasi sipil. Pernyataan ini muncul setelah Korea Utara mengklaim telah menembak jatuh sebuah drone pengintai pada bulan lalu, insiden yang berpotensi merusak upaya perbaikan hubungan antar kedua negara.
Upaya Perbaikan Hubungan yang Terancam
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung telah berupaya memperbaiki hubungan dengan Korea Utara sejak menjabat tahun lalu. Dia bahkan mengkritik pendahulunya karena diduga mengirimkan drone untuk menyebarkan propaganda di Korea Utara. Namun, insiden drone ini mengancam akan menggagalkan upaya diplomasi tersebut.
Awalnya, pemerintah Korea Selatan membantah keterlibatan resmi apa pun dalam penyusupan drone Januari lalu, dengan para pejabat menyatakan bahwa itu adalah pekerjaan warga sipil. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan penyelidikan yang lebih mendalam.
Penyelidikan Internal di Korsel
Satuan tugas gabungan militer-polisi Korea Selatan mengumumkan awal pekan ini bahwa mereka sedang menyelidiki tiga tentara aktif dan satu staf badan intelijen dalam upaya untuk "mencari kebenaran secara menyeluruh". Menteri Unifikasi Seoul, Chung Dong-young, telah menyatakan "penyesalan mendalam" terkait insiden ini.
Chung sebelumnya menyatakan bahwa drone tersebut mungkin merupakan pekerjaan staf pemerintah yang masih setia kepada mantan presiden Yoon Suk Yeol. Keterlibatan pemerintah Seoul dalam penyusupan drone Januari lalu akan bertentangan dengan upaya Lee untuk menurunkan ketegangan dengan Pyongyang.
Situasi ini menciptakan ketegangan baru di Semenanjung Korea, di mana upaya rekonsiliasi harus berhadapan dengan tuduhan pelanggaran kedaulatan. Ancaman dari Korea Utara ini menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap aktivitas drone di wilayah perbatasan, yang bisa mempengaruhi stabilitas regional.
