Kemlu RI Umumkan Penundaan Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza untuk Misi Perdamaian
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) secara resmi menyampaikan bahwa rencana pengiriman prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke wilayah Gaza dalam rangka menjalankan misi perdamaian telah ditunda. Pengumuman ini disampaikan oleh Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat, 20 Maret 2026, di Jakarta.
Vahd Nabyl menegaskan, "Dapat kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza saat ini ditunda dan segala pembahasan terkait Board of Peace masih ditangguhkan (on hold)." Pernyataan ini menegaskan status penundaan yang berlaku untuk kedua aspek tersebut, termasuk pembahasan mengenai Board of Peace (BoP) yang dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pemantauan Situasi dan Prinsip Partisipasi
Pemerintah Indonesia, menurut Vahd, terus memantau perkembangan dan situasi di Timur Tengah dengan seksama, terutama kondisi keamanan yang sedang berlangsung. Dia menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) harus sesuai dengan kepentingan nasional dan hukum internasional.
"Pemerintah Indonesia terus memantau secara seksama perkembangan situasi, khususnya situasi keamanan di Timur Tengah," tutur Vahd. "Dapat kami tekankan kembali bahwa setiap kemungkinan partisipasi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia, serta berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025), serta selaras dengan politik luar negeri bebas-aktif, kepentingan nasional RI dan hukum internasional."
Latar Belakang Rencana Pengiriman Pasukan
Sebelumnya, dilaporkan bahwa pasukan internasional, termasuk dari Indonesia, direncanakan mulai dikerahkan ke Jalur Gaza pada Mei mendatang. Rencana ini merupakan bagian dari fase selanjutnya dalam skema perdamaian yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump. Media Israel, KAN, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin, 16 Maret 2026, menyebutkan bahwa pasukan internasional tersebut diperkirakan akan mencakup sekitar 5.000 tentara dari Indonesia, bersama dengan kontingen dari negara-negara seperti Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo.
Operasi ini awalnya dijadwalkan dimulai pada 1 Mei 2026, dengan penempatan pasukan di sekitar kota Palestina yang sedang dibangun di area Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, sebelum kemudian diperluas ke wilayah lainnya. Laporan KAN juga mengindikasikan bahwa delegasi militer dari negara-negara partisipan diperkirakan akan tiba di Israel dalam waktu dua minggu untuk melakukan peninjauan di Jalur Gaza menjelang pengerahan pasukan.
Rencana Pelatihan dan Ekspansi Kehadiran
Pasukan internasional tersebut, menurut laporan lebih lanjut, akan memperluas kehadirannya di dekat "yellow line"—batas sementara yang ditetapkan Israel yang memisahkan zona yang dikuasai Israel dari wilayah permukiman warga sipil Gaza. Selain itu, ratusan tentara asing direncanakan berangkat ke Yordania pada bulan depan untuk menjalani pelatihan sebelum akhirnya memasuki Gaza sebagai bagian dari pasukan internasional.
Pada 9 Februari 2026, televisi lokal Israel melaporkan bahwa persiapan telah dimulai untuk kedatangan ribuan tentara Indonesia sebagai bagian dari pasukan stabilisasi dalam kerangka rencana perdamaian Trump untuk mengakhiri perang Gaza. Namun, dengan pengumuman penundaan dari Kemlu RI, semua rencana tersebut kini mengalami perubahan dan masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah Indonesia.
Penundaan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam konflik internasional harus sejalan dengan prinsip-prinsip nasional dan hukum yang berlaku, sambil terus memantau dinamika situasi di kawasan Timur Tengah.
