Peluang Jerman untuk menduduki kursi sementara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kandas dalam pemungutan suara yang digelar pada Rabu (3/6). Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, menyebut hasil tersebut sebagai "kekecewaan besar" dalam pernyataannya kepada pers setelah pemungutan suara.
Jerman Kalah dari Austria dan Portugal
Untuk mendapatkan kursi tidak tetap di DK PBB selama dua tahun ke depan, Jerman membutuhkan dukungan dua pertiga suara dari Majelis Umum PBB, forum yang beranggotakan seluruh negara anggota PBB. Dewan Keamanan PBB hanya diisi 15 negara dari total 193 negara anggota PBB. Jerman bersaing dengan Austria dan Portugal dalam memperebutkan dua kursi untuk wilayah "Eropa Barat dan Lainnya." Namun, Austria dan Portugal berhasil mengamankan kursi setelah memperoleh suara lebih banyak. Portugal mendapat 134 suara, sementara Austria memperoleh 131 suara. Jerman berada di belakang keduanya dengan 104 suara. Zimbabwe serta Trinidad dan Tobago masing-masing terpilih tanpa lawan untuk kursi yang dialokasikan bagi kawasan Afrika di Dewan Keamanan PBB. Adapun Kirgistan, negara di Asia Tengah, juga terpilih setelah mengalahkan Filipina dalam pemungutan suara.
Jerman, Penyumbang Dana Terbesar Kedua bagi PBB
Kementerian luar negeri di Berlin mengklaim Jerman merupakan penyumbang dana terbesar kedua untuk PBB. Menjelang pemungutan suara, Menteri Luar Negeri Wadephul mengatakan Jerman memiliki "tawaran yang kuat" dan siap memikul tanggung jawab di Dewan Keamanan, badan penting PBB yang menangani isu perdamaian dan keamanan internasional. Wadephul juga mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar negara-negara Global South, atau negara-negara di kawasan Selatan Global yang selama ini dinilai kurang terwakili, mendapat peran lebih besar. Namun, wartawan DW Benjamin Alvarez Gruber yang meliput jalannya pemungutan suara di New York, mencatat bahwa Rusia menjalankan kampanye lobi yang intens untuk menggagalkan pencalonan Jerman di Dewan Keamanan. Jerman merupakan salah satu pendukung utama Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia yang masih berlangsung.
Bagaimana Pemimpin Jerman Menanggapi Ini?
Setelah pemungutan suara, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan, "Kami mengajukan diri dengan keyakinan. Namun, kami tidak berhasil mencapai tujuan itu." "Hasil ini tidak mengubah tugas yang kami hadapi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jerman tetap menjadi pilar yang dapat diandalkan dalam sistem multilateral," katanya. Wadephul, yang datang langsung ke markas PBB di New York untuk pemungutan suara tersebut, kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa posisi Jerman terkait perang di Ukraina dan Gaza kemungkinan ikut mempengaruhi pilihan sejumlah negara. "Ya, ada beberapa isu yang sejak awal selalu kami sikapi dengan posisi yang jelas, dan posisi itu tidak selalu sejalan dengan semua negara anggota PBB," kata Wadephul. "Salah satunya adalah dukungan kami yang sangat kuat untuk Ukraina. Bukan rahasia lagi bahwa Rusia tidak ingin suara seperti itu ada di Dewan Keamanan." "Selain itu, fakta bahwa Jerman selalu merasa memiliki tanggung jawab khusus terhadap Israel dalam konflik Timur Tengah juga mungkin membuat kami kehilangan suara," lanjut Wadephul, merujuk pada dukungan Jerman terhadap Israel setelah Holocaust.
Jürgen Hardt, anggota Bundestag Jerman yang menjabat sebagai juru bicara kebijakan luar negeri untuk kelompok parlemen konservatif CDU/CSU, mengatakan kegagalan Jerman meraih kursi Dewan Keamanan patut disayangkan. Sementara itu, Partai Hijau yang berfokus pada isu lingkungan menyalahkan Wadephul dan Merz atas kegagalan tersebut. Mereka menilai pemerintah Jerman belum berbuat cukup dalam perlindungan iklim. Partai Hijau juga menyoroti pemangkasan bantuan pembangunan oleh pemerintah Jerman. Jerman terakhir kali menjadi anggota Dewan Keamanan PBB pada 2019 dan 2020. Dewan Keamanan PBB adalah satu-satunya badan di PBB yang resolusinya bersifat mengikat secara hukum. Dewan Keamanan terdiri atas 15 dari 193 negara anggota PBB. Amerika Serikat, Inggris, Cina, Rusia, dan Prancis merupakan lima anggota tetap Dewan Keamanan dan memiliki hak veto.
