Negara-Negara Eropa Tolak Permintaan Bantuan AS di Selat Hormuz
Jakarta - Amerika Serikat (AS) telah berulang kali meminta bantuan dari sekutu-sekutu Eropa untuk mengamankan Selat Hormuz, namun respons yang diterima justru penolakan dan syarat ketat. Italia, Jerman, dan Prancis secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan bergerak tanpa adanya gencatan senjata terlebih dahulu di kawasan tersebut.
Trump Marah Atas Penolakan Sekutu NATO
Berdasarkan catatan, Presiden AS Donald Trump telah menyuarakan permintaan bantuan kepada negara-negara Eropa pada Senin (16/3/2026). Namun, keesokan harinya, Selasa (17/3), negara-negara seperti Prancis dan Inggris secara kompak membantah akan memberikan bantuan militer langsung. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa Prancis tidak akan berpartisipasi dalam operasi pembukaan selat dalam konteks saat ini, dan hanya mungkin terlibat dalam "sistem pengawalan" bersama negara lain setelah situasi menjadi lebih tenang.
Mendengar respons ini, Trump pun berang. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin di Gedung Putih, ia menyatakan bahwa sebagian besar sekutu AS telah menolak upayanya. "Saya pikir NATO melakukan kesalahan yang sangat bodoh," ujar Trump. Ia bahkan mempertanyakan relevansi NATO bagi AS, menyebut ini sebagai "ujian besar". Meski marah, Trump bersikeras bahwa Washington siap bertindak sendiri melawan Iran, dengan alasan program nuklir negara tersebut perlu dihadapi.
Syarat Gencatan Senjata dari Italia, Jerman, dan Prancis
Kemudian, pada Kamis (19/3/2026), enam kekuatan internasional utama—termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Belanda—mengeluarkan deklarasi bersama. Mereka menyatakan kesiapan untuk "berkontribusi pada upaya yang tepat untuk memastikan jalur aman melalui Selat Hormuz" dan mengutuk serangan Iran terhadap kapal komersial tak bersenjata di Teluk.
Namun, Italia, Jerman, dan Prancis memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa mereka tidak berbicara tentang bantuan militer langsung. Sebaliknya, mereka menekankan bahwa inisiatif apa pun akan dilakukan hanya setelah tercapainya gencatan senjata. Deklarasi ini muncul di tengah blokade efektif Iran yang telah melumpuhkan pengiriman komersial melalui selat tersebut, yang biasanya dilewati oleh seperlima dari minyak mentah dan gas alam cair global.
Seruan Moratorium dari Prancis
Sebelumnya, Presiden Macron juga telah bersuara merespons Trump dengan menyerukan moratorium serangan terhadap infrastruktur sipil. Dalam pernyataannya di media sosial X, Macron menulis, "Demi kepentingan bersama, moratorium serangan yang menargetkan infrastruktur sipil, khususnya infrastruktur energi dan air, harus segera diterapkan." Seruan ini disampaikan setelah serangan yang menghantam lokasi produksi gas di Iran dan Qatar.
Dengan demikian, ketegangan di Selat Hormuz terus memanas, sementara negara-negara Eropa tetap berpegang pada syarat gencatan senjata sebelum memberikan bantuan, menciptakan dinamika diplomatik yang kompleks antara AS dan sekutunya.
