Iran Ajukan Dua Syarat Krusial Sebelum Negosiasi dengan Amerika Serikat Dimulai
Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa gencatan senjata di Lebanon dan pencairan aset-aset Teheran yang dibekukan di luar negeri harus dipastikan terlebih dahulu, sebelum dimulainya negosiasi dengan Amerika Serikat (AS). Pernyataan ini disampaikan melalui media sosial X pada Sabtu, 11 April 2026, dan dilaporkan oleh Anadolu Agency serta Al Arabiya, menambah keraguan terhadap kelancaran perundingan yang dijadwalkan pada hari yang sama.
Dua Poin yang Belum Terealisasi dalam Kesepakatan Bersama
Ghalibaf, yang memimpin delegasi Iran, mengungkapkan bahwa terdapat dua langkah penting yang telah disepakati bersama antara kedua pihak namun belum dilaksanakan. "Dua dari langkah-langkah yang telah disepakati bersama antara kedua pihak, belum dilaksanakan: gencatan senjata di Lebanon dan pencairan aset-aset Iran yang diblokir sebelum dimulainya negosiasi," ujarnya dengan tegas. Ia menekankan bahwa kedua hal ini merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum proses negosiasi resmi dimulai.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan langsung dari pihak AS mengenai tuntutan Iran tersebut. Namun, konteksnya menunjukkan kompleksitas situasi, di mana Iran berulang kali menegaskan bahwa gencatan senjata selama dua minggu—yang telah disepakati—harus diterapkan juga di Lebanon. Di wilayah tersebut, Israel masih melancarkan pengeboman terhadap kelompok Hizbullah yang didukung oleh Iran. Sementara itu, Washington dan Tel Aviv menyangkal bahwa kesepakatan gencatan senjata itu mencakup Lebanon, menciptakan titik gesekan yang signifikan.
Nilai Aset Iran yang Dibekukan Mencapai Ratusan Miliar Dolar
Perkiraan nilai aset Iran yang dibekukan di luar negeri akibat sanksi AS bervariasi, namun angka yang dikemukakan oleh pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang tindakan koersif sepihak, Alena Douhan, pada tahun 2022 lalu mencapai kisaran US$ 100 miliar hingga US$ 120 miliar. Pencairan aset ini menjadi isu finansial yang sangat sensitif bagi Teheran, mengingat dampaknya terhadap perekonomian negara.
Ghalibaf, yang memimpin delegasi Iran yang terdiri atas lebih dari 70 orang, menyatakan bahwa Teheran memiliki niat baik dalam menghadiri perundingan di Islamabad. Media lokal Iran melaporkan bahwa delegasi tersebut mencakup sejumlah pejabat tinggi, seperti Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, Sekretaris Dewan Pertahanan Iran, Gubernur Bank Sentral Iran, dan beberapa anggota parlemen Teheran, menunjukkan keseriusan Iran dalam proses ini.
Agenda Perundingan yang Penuh Tantangan di Islamabad
Menurut sejumlah sumber resmi yang dikutip Anadolu Agency, perundingan di Islamabad akan membahas beberapa poin sensitif, termasuk pengayaan uranium Iran dan arus perdagangan bebas melalui Selat Hormuz. Hal ini menandakan bahwa negosiasi tidak hanya terfokus pada isu gencatan senjata dan aset, tetapi juga mencakup aspek keamanan regional dan ekonomi yang lebih luas.
Sementara itu, delegasi AS yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance sedang dalam penerbangan ke Pakistan. Delegasi AS itu disebut mencakup utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dan menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner. Sebelum bertolak ke Pakistan, Vance telah memperingatkan Iran untuk "tidak mempermainkan" AS, menciptakan suasana tegang menjelang pertemuan.
Dengan latar belakang ini, negosiasi antara Iran dan AS di Islamabad diprediksi akan menghadapi tantangan berat. Kepatuhan terhadap syarat-syarat yang diajukan oleh Iran, terutama terkait gencatan senjata di Lebanon dan pencairan aset, akan menjadi kunci penentu keberhasilan atau kegagalan perundingan ini. Kedua belah pihak tampaknya siap untuk bersikap tegas, namun waktu akan menunjukkan apakah kompromi dapat dicapai untuk meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah.
