Inggris Berikan Lampu Hijau AS Gunakan Pangkalan Militer untuk Serang Iran
Pemerintah Inggris secara resmi memberikan otorisasi kepada Amerika Serikat (AS) untuk memanfaatkan pangkalan militernya dalam melancarkan serangan terhadap situs rudal Iran yang menargetkan kapal-kapal di Selat Hormuz. Keputusan ini diambil setelah pertemuan antara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih, Washington DC, pada akhir Februari 2025.
Dasar Kebijakan dan Pernyataan Resmi
Menurut pernyataan resmi dari Downing Street, para menteri Inggris telah membahas konflik dengan Iran dan pemblokiran Selat Hormuz. Mereka menegaskan bahwa kesepakatan bagi AS untuk menggunakan pangkalan Inggris dalam pertahanan kolektif di kawasan tersebut mencakup operasi pertahanan AS untuk menurunkan kemampuan dan situs rudal yang digunakan dalam menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz. Pernyataan ini dilansir dari Arab News pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Respons Keras dari Iran
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merespons dengan keras melalui unggahan di platform X. Ia menyatakan bahwa Perdana Menteri Inggris Keir Starmer membahayakan nyawa warga Inggris dengan mengizinkan pangkalan Inggris digunakan untuk agresi terhadap Iran. Araghchi menambahkan bahwa Iran akan menggunakan haknya untuk membela diri, menandakan potensi eskalasi konflik lebih lanjut.
Perubahan Sikap Starmer dan Dampak Politik
Awalnya, Starmer menolak permintaan AS untuk menggunakan pangkalan-pangkalan Inggris dalam menyerang Iran, dengan alasan perlu memastikan legalitas setiap tindakan militer. Namun, sikapnya berubah setelah Iran melakukan serangan terhadap sekutu Inggris di seluruh Timur Tengah. Perdana menteri kini mengizinkan AS menggunakan RAF Fairford dan Diego Garcia, pangkalan gabungan AS-Inggris di Samudra Hindia, untuk operasi militer.
Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengkritik Starmer sejak konflik dimulai, mengeluh bahwa Inggris tidak memberikan bantuan yang cukup. Pada Senin, 16 Maret 2026, Trump menyebut ada beberapa negara yang sangat mengecewakan saya, dengan menyebut Inggris yang sebelumnya dianggap sebagai Rolls-Royce-nya sekutunya.
Dukungan Publik dan Upaya De-eskalasi
Pernyataan Downing Street juga menyerukan de-eskalasi mendesak dan penyelesaian perang yang cepat, mencerminkan kekhawatiran atas konflik yang berkepanjangan. Namun, jajak pendapat di Inggris menunjukkan skeptisisme yang meluas tentang perang ini. Survei oleh YouGov mengungkapkan bahwa 59% responden menentang serangan AS-Israel, mengindikasikan tekanan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Langkah ini menandai babak baru dalam ketegangan internasional, dengan implikasi potensial bagi stabilitas kawasan Timur Tengah dan hubungan diplomatik global.
